Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang diberlakukan di sejumlah daerah agar diberhentikan, karena sudah tidak efektif.
"Kondisi sekarang sudah tidak efektif. Saya mengusulkan PSBB diganti dengan karantina komunal berbasis RW dan desa," ujar Dedi, dilansir dari ANTARA.
Dedi menuturkan, lewat karantina komunal, di setiap desa mulai tingkat RW disediakan tempat karantina, pos penjagaan, alat pelindung diri, ambulans dan alat pengukur suhu tubuh. Ia juga menyarankan agar tes swab dilakukan di tingkat RW.
Dengan karantina komunal itu, setiap pengurus RW bisa menutup sendiri daerahnya, sehingga jika ada orang yang masuk ke wilayah itu akan diperiksa terlebih dahulu.
Menurut Dedi, masyarakat desa dikenal mandiri dan bisa menjaga kampungnya sendiri, membangun jalan sendiri, membangun pos ronda sendiri, dan bahkan bisa membuat sistem sendiri. Program karantina komunal itu tengah dilaksanakan di Purwakarta.
Dedi menilai kalau karantina komunal bisa jauh lebih efektif dibanding PSBB. PSBB kata Dedi sudah tidak efektif karena beberapa hal, di antaranya munculnya kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan transportasi.
Pelonggaran transportasi itu malah membuat interaksi orang jadi semakin tinggi dan banyak. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan dari PSBB, untuk menekan jumlah interaksi orang-orang, baik antar-individu maupun antar-wilayah. Namun, lalu lintas mobil masih bisa lolos pos pemeriksaan di tengah PSBB. Penjagaan ketat hanya dilakukan pada jam-jam tertentu.
Dedi menuturkan, kalau PSBB tidak efektif karena aturannya terlalu panjang dan lama, sehingga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat.
Di sisi lain, ada kebijakan yang berbenturan, yakni PSBB dan kelonggaran transportasi. Kondisi itu membuat masyarakat bingung.
"Sektor ekonomi jadi terhenti kalau kebijakan PSBB terlalu lama," kata Dedi.
Dedi menambahkan, aturan PSBB tidak sepenuhnya ditaati oleh masyarakat. Misalnya, satu toko ada yang buka, sementara toko lainnya tutup. Kemudian, orang-orang akan berkerumun di toko terbuka itu, yang jelas-jelas melanggar PSBB.
Selain itu, Dedi menilai bahwa aturan PSBB malah memicu problem sosial akibat bantuan dampak virus corona yang tidak merata dan tidak tepat sasaran.
"Daripada tidak jelas, ya sudah hentikan saja PSBB, karena membingungkan masyarakat oleh regulasi yang aneh-aneh," jelas Dedi.
Dampak lainnya yang ditimbulkan dari aturan PSBB ialah membuat aparat jenuh saat menjaga pos pemeriksaan, sehingga mudah emosi saat menghadapi masyarakat yang bandel. Hal serupa juga dirasakan oleh masyarakat, karena aturan PSBB membuat masyarakat jadi tak bisa bebas bepergian.
