Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara meminta warga tidak mempersoalkan masalah data bantuan sosial, melainkan bersama bahu-membahu dalam mendistribusikan sembako dan melawan COVID-19.
"Saya kira kita tidak usah ribut-ribut soal data, semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara gotong royong, kita ini masyarakat yang karakternya gotong royong," kata Juliari, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (2/5/2020).
Saat meninjau proses distribusi sembako di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Mensos berharap agar semua warga mendapat bantuan sembako dari pemerintah secara merata.
"Jadi, saya sampaikan kepada warga atau keluarga yang sudah menerima bansos dari pemerintah provinsi ataupun dari siapapun, ya sebaiknya tidak diberikan lagi, tapi diinformasikan, dan diberikan kepada keluarga lain yang belum menerima sembako apa-apa," ujar Juliari.
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan mengingat adanya keterbatasan jumlah bantuan sosial dari pemerintah.
"Tidak mungkin semua kami berikan, saya kira tadi bisa dilihat sendiri, dari RT/RW menyanggupi agar diatur dengan rapi sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan, yang merasa tidak dipedulikan, saya kira begitu," ujar dia.
Sebagai informasi, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sembako kepada 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta dan 600 ribu keluarga di wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang terdampak COVID-19.
Adapun nilai bantuan sosial yang diberikan pemerintah sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan hingga Juni 2020.
Selain itu, Kementerian Sosial juga sudah menyiapkan saluran pengaduan apabila masyarakat menemukan masalah terkait penyaluran bansos, baik itu karena salah sasaran, terjadi penyelewengan, atau pungutan liar.
Semua masyarakat bisa langsung menyampaikan aduan ke nomor hotline Bantuan Sosial Kemensos di 0811 1022 210 atau melalui email di bansoscovid19@kemsos.go.id.
