Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepolisian untuk mengungkap secara jelas dan terbuka atas peristiwa bentrok yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Selain itu, Presiden juga meminta agar para pelaku dapat ditindak secara tegas.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, dirinya mendapatkan perintah dari Kepala Negara untuk dapat segera menindak tegas para pelaku tindak pidana. Termasuk mereka yang melakukan perusakan dan perbuatan melawan hukum.
“Bapak Presiden, yang jelas beliau memerintahkan kepada kepolisian untuk menindak tegas terhadap para pelaku tindak pidana, kepada para pelaku perusakan, dan para pelaku pelanggar hukum. (Presiden meminta kepolisian) mengungkap ini seterang-terangnya dan juga menjaga, serta mengawal agar seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh perusahaan kembali bisa berjalan,” ujar Sigit sebagaimana dikutip dari laman setkab, Selasa (17/1/2023).
Baca Juga: Nikmati Akhir Pekan, Presiden Jokowi Gowes di CFD Sudirman-Thamrin
Dikatakan Sigit, saat ini pihaknya telah mengatasi kasus tersebut dan berhasil mengamankan kurang lebih 71 orang. Bahkan 17 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
“Beberapa pelaku perusakan saat ini sudah diamankan, kurang lebih ada 71 (orang) yang telah diamankan dan 17 orang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Janji Pulihkan Hak Korban Pelanggan HAM Berat Secara Adil, Begini Upayanya
Selain itu, lanjut Sigit, sejumlah pasukan dari Polri dan TNI juga telah ditugaskan untuk mengawal dan menjaga situasi agar kembali kondusif, sehingga kegiatan operasional pada perusahaan tersebut dapat kembali berjalan.
“Saat ini personel pengamanan baik dari TNI dan Polri sampai dengan saat ini telah diturunkan kurang lebih 548 orang dan akan kita tambah lagi dengan 2 SSK Brimob dari pusat,” ungkapnya
Kronologi
Dikatakan Sigit, peristiwa perusakan dan pembakaran yang terjadi di perusahaan nikel tersebut berawal dari adanya gerakan mogok kerja serta masalah industrial, kemudian ditambah dengan adanya provokasi oleh beberapa oknum.
“Terkait dengan masalah-masalah hubungan industrial yang bisa diselesaikan secara aturan undang-undang, tentunya tahapannya itu silakan untuk dijalankan. Kita semua [aparat] keamanan akan mengawal proses tersebut, sehingga semua dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Mantan Kabareskrim ini menegaskan, Polri dan TNI siap untuk memberi pengamanan dan pengawalan karena industri tersebut tidak hanya berpengaruh bagi para tenaga kerja, tetapi juga untuk negara.
“Polri dibantu TNI siap untuk mengawal dan mengamankan karena ini tentunya juga berdampak kepada tenaga kerja-tenaga kerja Indonesia yang juga bekerja di situ, dan tentunya produk dari kegiatan smelter ini tentunya kan juga memiliki nilai tambah bagi negara khususnya dalam hal penambahan devisa terkait dengan program hilirisasi industri,” tegasnya.
