Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan sampai saat ini pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 belum bicarakan di dalam rapat partai politik koalisi pemerintahan. Bahkan begitu pula saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Ketum dan Sekjen parpol koalisi di Istana Negara beberapa waktu lalu.
"Itu agenda amandemen UUD di koalisi partai pendukung, sampai saat ini belum kita bicarakan. Bahkan kemarin ketika saya bertanya ke Ketum pasca ketemu dengan pak Jokowi itu sama sekali tidak disebutkan," kata Ali kepada wartawan, Rabu (1/9/2021).
Adapun pernyataa Ali merespon Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang memandang hasil amandemen UUD 1945 perlu dievaluasi. Zulhas-sapaan Zulkifli-menyampaikan hal tersebut usai berkumpul dengan Presiden Jokowi dan partai politik di Istana beberapa waktu lalu.
Dia pun tak mengetahui tujuan dari Zulhas yang menyinggung amandemen ini. Tapi menurutnya apapun tawarannya NasDem selalu berpikir bagus demi sebuah kepentingan bangsa, namun ditekankannya sampai saat belum masuk kepada pembicaraan hal tersebut.
"Karena tidak tahu apa yang jadi agenda PAN untuk tawarkan amandemen tersebut. Tapi apapun tawarannya saya selalu berpikir bagus untuk kepentingan bangsa, tapi saya sampai pada saat ini belum masuk pada pembicaraan itu," urai dia.
Sejauh ini, kata Ali, NAsDem memandang belum adanya urgensi untuk melakukan amandemen UUD. Ditambah lagi, NasDem sangat berhati-hati ketika berbicara mengenai amandemen karena khawatir menimbulkan kegaduhan di publik.
Di tambah lagi Ali menuturkan jika berbicara amandemen UUD 1045, pemikiran berbagai pihak selalu menuju kepada mengubah masa jabatan Presiden. Sehingga persepsi tersebut haruslah dihindarkan.
"Karena bicara amandemen, di otak pengamat, praktisi yang ada di situ adalah mengubah masa jabatan presiden, jokowi ingin 3 periode dan lain-lain. Ketika itu dilakukan, pasti potensi kegaduhannya sangat besar," tegas Ali.
"Padahal di situasi pandemi, ada agenda lebih besar, agenda kemanusiaan untuk covid dan lebih penting dan butuh soliditas kita, butuh ketenangan, tidak kegaduhan. Sehingga alasan-alasan itu kita tidak pernah diskusikan itu dan pak Jokowi sangat menyetujui itu kelihatannya," tambahnya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 perlu dievaluasi.
Awalnya Zulkifli menceritakan perihal PAN yang diundang ke Istana Negara. Dia memaparkan pembicaraan Presiden Jokowi dengan partai koalisi ada mengenai Covid-19, ekonomi dan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Lalu berbagai pandangan pada pertemuan tersebut membahas kelembagaan.
Maka dari itu, Zulhas-sapaan akrab Zulkifli Hasan-memandang setelah 23 tahun berjalan amandemen UUD 1945 perlu kembali dievaluasi.
