Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang kini menganakemaskan pengguna sepeda.
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengatakan pesepeda lebih berisiko dibanding pengendara kendaraan bermotor sehingga harus diutamakan dan dihormati.
"Saya tidak setuju dengan pendapat yang dilontarkan oleh Pak Anies, yang mengenai pemotor diminta untuk lebih menghormati pesepeda yang melintas di jalan, menurut saya jika pesepeda mempunyai etika dan sopan santun dalam berkendara di jalan, tidak akan terjadi konflik dan opini negatif berkepanjangan seperti sekarang ini," kata Kenneth, dikutip dari Antara, Senin (7/6/2021).
Kader PDIP itu menilai Anies seharusnya juga bisa memperhatikan data, realita dan kemungkinan efek yang muncul di kemudian hari.
"Janganlah terkesan menganakemaskan pesepeda. Banyak warga DKI yang masih menggunakan motor dan mobil, dan kendaraan yang mereka pakai membayar pajak setiap tahunnya untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) DKI Jakarta, dengan uang PAD inilah yang bisa digunakan untuk pembangunan di DKI Jakarta, lalu, apakah sepeda seperti itu," ujar Kent.
Kent mengkritisi jika tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan dan polisi udara, seharusnya dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi yang baik, jangan menggunakan bahasa yang terkesan diskriminatif.
"Kalau mau mengimbau masyarakat untuk naik sepeda, supaya mengurangi kemacetan dan polusi udara, tidak dengan cara feodal seperti ini, jangan ada diksi perbedaan 'road bike' atau non 'road bike', tidak juga semua masyarakat bisa membeli sepeda mahal," katanya.
Kent meminta Pemprov DKI mengevaluasi kebijakan jalur yang diperuntukan bagi pesepeda yang menelan anggaran sebesar Rp73 miliar. Terlebih, Anies berniat menambah jalur hingga 500 kilometer (km).
Menurutnya, pada realitanya, pesepeda justru jarang menggunakan jalur sepeda yang sudah dibuat, malah mengganggu hak pengguna jalan lain. Karena itu, kebijakan jalan sepeda saat ini tidak begitu mendesak atau urgent.
