Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap 72 kapal ilegal yang mencuri ikan selama 100 hari di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Kapal itu berasal dari dalam dan luar negeri.
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) merincikan 72 kapal tersebut diantaranya adalah 60 kapal berasal dari dalam negeri yang melakukan pelanggaran operasional.
Sedangkan, 12 kapal lainnya berasal dari asing, yakni sebanyak 5 kapal dengan bendera Malaysia, serta 7 kapal dengan bendera Vietnam.
"Dalam 100 hari kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP telah melakukan penangkapan terhadap 72 kapal," ujar Plt. Dirjen PSDKP, Antam Novambar dalam konferensi pers di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Kamis (15/4/2021).
Antam menjelaskan, sejumlah modus operandi yang saat ini banyak temukan oleh pihaknya di lapangan, di antaranya kapal-kapal ilegal khususnya di laut Natuna, beroperasi dengan berpencar.
Baca Juga: Ingin Kalahkan Vietnam Soal Ekspor Lobster, KKP: Itu Benihnya dari Kita
"Ini memang sepertinya sengaja dilakukan untuk menyulitkan kita, selain itu alat tangkap yang digunakan juga semakin beragam, bukan hanya trawl, yang terbaru, penangkapan 5 kapal menggunakan alat tangkap jaring cumi," terangnya
Diketahui puluhan kapal tersebut langsung ditangani secara hukum. Saat ini, saat ini, 3 kapal telah diputus pengadilan (inkracht), 4 kapal proses persidangan, 5 kapal telah dilakukan penyerahan ke Jaksa (P-21 Tahap II).
Kemudian, 9 kapal dalam telah P-21 Tahap I, 32 kapal dalam proses penyidikan, 8 kapal diberikan sanksi administrasi dan 11 kapal dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Pada proses ini, KKP bergerak bersama Kejaksaan RI.
