Titik panas atau 'hotspot' terdeteksi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu kandidat Ibu Kota.
"Enam titik panas terdeteksi tersebar di Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku," kata Kepala Ex-Officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, Kamis (5/9).
BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat hingga Agustus 2019, terjadi 23 kasus kebakaran lahan di daerah itu dengan luasan yang terdampak mencapai 65 hektare.
Tohar mengimbau, tindakan pencegahan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan secara serentak kepada masyarakat.
"Camat, lurah, kepala desa hingga Ketua RT diminta untuk melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat," katanya.
Masyarakat dan perusahaan diminta ikut menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan apalagi tanpa pengawasan, sebab dampaknya cukup luas termasuk merusak ekosistem hewan di sekitar.
Sementara, setiap perusahaan diminta jangan hanya melindungi wilayahnya saja, tetapi juga harus berpartisipasi membantu melindungi masyarakat sekitar saat terjadi bencana.
Sebelumnya, Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo, tidak menyangkal bahwa Kalimantan Timur masih berada pada peringkat ke-5 dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 4.430 hektar dari 34 provinsi di Indonesia.
Menurut pemantauan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melalui satelit, jumlah titik hotspot yang muncul di beberapa wilayah Kalimantan bukan selalu merupakan kebakaran hutan.
"Hotspot bukan berarti kebakaran hutan dan lahan. Harus dipantau data hotspot selama 3 hari dan dilihat apakah ada tampilan asap di citra satelitnya untuk bisa menyimpulkan apakah itu kebakaran besar atau tidak. El Nino menjadi faktor penyebab meluasnya hotspot yang seperti terjadi sekarang ini," kata Peneliti Penginderaan Jauh LAPAN Indah Prasasti.
Dari hasil pertemuan Tim Intelijen Bencana, dapat disimpulkan bahwa potensi ancaman bencana di Kalimantan Timur ini berada pada level rendah hingga sedang, yang mana hal itu bisa menjadi besar apabila tata kelola ruang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan ditambah tentang perilaku manusianya.
