Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, menyebut Presiden Joko Widodo telah meminta pengkajian ulang soal wacana rektor asing untuk perguruan tinggi negeri di Indonesia.
Jokowi sejatinya setuju dengan wacana rektor asing. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak ingin program tersebut berbenturan dengan regulasi yang ada.
“Regulasi-regulasinya diminta ditata ulang kembali. Jangan sampai kita benturan dengan undang-undang dan peraturan,” kata Nasir di Istana Merdeka, Jakarta.
Saat inin Menristekdikti tengah menata regulasi untuk rektor asing, mengingat ada 16 Peraturan Pemerintah (PP) yang harus diperbaiki. Nasir tidak bisa mengubah secara langsung karena bukan wewenangnya.
“Ini saya minta untuk frezze menjadi peraturan, yaitu bagaimana memasukan dalam seleksi itu tidak hanya dari dalam negeri, tidak hanya dari PNS (Pegawai Negeri Sipil), bisa dari non-PNS, bisa orang asing yang punya reputasi yang baik," ujar Nasir.
Nasir meminta publik untuk tidak alergi dengan tenaga asing di dunia pendidikan. Dia ingin Indonesia mengikuti jejak Singapura dan Arab Saudi yang meraih buah manis dari rektor asing.
"Pengalaman Singapura, Nanyang University berdiri tahun 1991. Sekarang masuk di 12 besar dunia. Demikian juga Arab Saudi dari 800, sudah masuk 189 dunia sekarang. Mereka dari orang asing banyak, sekitar 40 persen orang asing dosen-dosennya," ujar Nasir.
