Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Syafruhan Sinungan, menyayangkan keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang kembali membuka seluruh moda transportasi di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Keputusan tersebut dinilai sangat berisiko penularan dan penyebaran Covid-19 semakin tinggi ke seluruh wilayah di Indonesia.
"Justru sarana transportasi ini kan sarana tercepat penyebaran virus yang tidak kelihatan ini," kata Syafruhan di Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Syafruhan memaparkan, bahwa langkah kebijakan yang dilakukan oleh Menhub sangat tidak masuk akal. Apalagi, sanga menteri pernah terpapar virus tersebut dan seharusnya bersikap lebih bijak.
"Beliau kan merasakan itu (Covid-19), mestinya beliau lebih sensitif, karena beliau pernah terkena dampak virus tersebut," tuturnya.
Dia menegaskan, bahwa ini bukan persoalan bisnis semata, melainkan menyangkut keselamatan atau kemaslahatan masyarakat Indonesia. Sehingga harus menjadi perhatian serius.
"Organda DKi siap untuk rugi, ini bukan persoalan bisnis, tapi kemanusiaan. Kita mau seperti Amerika? ini saya tidak mengerti apa yang dipikirkan Pak Menteri, jika sudah tidak mampu berpikir diganti saja lah, kasihan Pak Presiden," ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa salah satu aturan dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) demi mencegah dan memutus rantai penularan virus corona adalah adanya pembatasan moda transportasi.
"Langkah menteri BKS ini kan nggak benar, menurut saya banyak yang sudah sakit (pikirannya) ini menteri ngaco. Iya lah. Kan nggak benar itu," cetusnya.
Ia mengungkapkan, guna mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan penularan Covid-19, dirinya terus melakukan pemantauan terhadap beroperasinya moda transportasi umum. Hal itu penting dilakukan agar mereka mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
"Semua kita pantau. Saya ke lapangan saya lihat. Angkot ada jalan tapi penumpangnya nggak banyak, sekitar 3-4 orang, saya lihat kan. Bisa saja dia lolos dari pengawasan petugas. Nah, itu kan saya catat nomornya. Saya kan kontak nanti petugas yang jaga," tambahnya.
Sejauh ini, ia menilai koordinasi antara Kemenkes dan Pemprov DKI dalam melaksanakan PSBB sudah bagus. Karena itu, ritme kerja bagus ini jangan dirusak dengan kebijakan yang aneh dan janggal.
"Jangan apa yang sudah dilakukan pemda dalam melakukan PSBB, dirusak sama menteri. Menteri kan buat kebijakan, dia enggak ada ruginya. Secara materi rugi apa dia. Dia tetap digaji kok. Katakan 50% dipotong, menteri tetap digaji. Kalau kita, kita nggak kerja, nggak dapat uang. Kita mau berkorban, karena kita mau semua rakyat Indonesia terselamatkan dari Covid-19," bebernya.
Ia pun memastikan bahwa seluruh angkutan transportasi umum di Jakarta tidak ada yang beroperasi. Ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
