Berbagai kebijakan diterapkan pemerintah untuk mengurangi mobilitas yang terjadi menjelang libur Natal dan Tahun Baru demi mencegah terjadinya peningkatan kasus Covid-19.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah adalah larangan cuti bagi ASN, Polri, TNI, dan karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun.
"Peniadaan cuti dilakukan di tanggal 24 Desember 2021 dan larangan pengambilan jatah cuti di akhir tahun. Hal ini semata-mata dilakukan untuk meminimalisir pergerakan masyarakat yang tidak mendesak," ujar Wiku, Kamis (18/11).
Strategi lainnya yang dilakukan pemerinta adalah membatasi pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain dengan penyesuaian syarat bepergian akan diatur dalam Surat Edaran Satgas maupun Kementerian Perhubungan terbaru.
"Strategi ini ditetapkan untuk menjamin orang yang bepergian adalah orang yang benar-benar sehat dan terproteksi dan mencegah importasi kasus," katanya.
Terakhir, yang baru saja diberlakukan pemerintah adalah kebijakan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia selama libur Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
"Selama libur Nataru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM Level 3," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Sejalan dengan pemberlakuan PPKM Level 3, pemerintah juga bakal melarang sejumlah kegiatan dalam perayaan Nataru, salah satunya pesta kembang api.
"Dalam kebijakan libur Natal dan tahun baru ini, sejumlah kegiatan seperti perayaan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar sepenuhnya dilarang," kata Muhadjir.
