The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

PPP Tegaskan Tidak Ada Pembahasan Khusus Soal Amandemen UUD di Istana
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani. (INDOZONE/Sarah Hutagaol)
News

PPP Tegaskan Tidak Ada Pembahasan Khusus Soal Amandemen UUD di Istana

Hanya Bahas Masalah dalam Ketatanegaraan

Rabu, 01 September 2021 14:52 WIB 01 September 2021, 14:52 WIB

INDOZONE.ID - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menuturkan bilamana pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan partai koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa waktu lalu, tak membahas perihal amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Waktu pertemuan di istana itu, tidak dibahas soal amandemen. Nah itu tidak dibahas soal amandemen," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2021).

Begitu tanggapan Arsul menanggapi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang di mana ingin melakukan evaluasi amandemen UUD 1945 usai mengikuti pertemuan di Istana Negara.

Disebutkannya saat pertemuan parpol koalisi dengan Presiden Jokowi yang menjadi pembahasan adalah timbulnya masalah dalam ketatanegaraan. Di mana, kata dia, Zulkilfi menyampaikan pandangannya perihal adanya lembaga negara yang masing-masing merasa berkuasa.

"Yang dibahas adalah masalah yang timbul dalam ketatanegaraan kita. Maka pak Zul kan bicara tentang misalnya yang menurut beliau disaampaikan oleh presiden itu adalah soal lembaga negara yang masing masing merasa berkuasa itu kan," tutur dia.

Wakil Ketua MPR RI ini menuturkan apa yang disampaikan Zulkifli perihal perlunya amandemen dievaluasi merupakan aspirasi dari kelompok masyarakat. Begitu pula pimpinan MPR ketika ke daerah-daerah mendengarkan masukan aspirasi dari masyarakat mengingat Zulkifli juga sebagai Pimpinan MPR.

Disebutkan Arsul ada yang menginginkan amandemen kembali kepada UUD 1945 yang asli, ada juga yang meminta amandemen mengkaji pasal 33 karena menjadi pintu masuk liberalisasi. Ada juga yang tidak setuju amandemen.

"Apakah jalan keluarnya dengan amandemen? Itu saya kira tafsir masing-masing. Sebab ada masalah-masalah yang hemat saya sebagai orang yang berlatar belakang hukum, tidak kemudian menyelesaikannya dengan amandemen," tegas Arsul.

Maka dari itu dia menekankan para ketua umum hanya menyampaikan pandangan-pandangan masing-masing. Tidak ada pembicaraan baku atau kesimpulan bahwa amandemen perlu dilakukan.

"Tapi tidak kemudian dibahas dibicarakan bahwa ya kayanya memang perlu amandemen tidak seperti itu, itu sesuatu yang cair saja, masing masing peserta di situ, ketua umum largai menyampaikan pandangan-pandangannya gitu lho," tutup Arsul.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
TERKAIT DENGAN INI
JOIN US
JOIN US