Hidayat Nur Wahid Desak Presiden Jokowi Lobi Raja Salman soal Kuota Haji

- Sabtu, 5 Juni 2021 | 13:40 WIB
Jemaah calon haji mengikuti proses vaksinasi Covid-19 (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)
Jemaah calon haji mengikuti proses vaksinasi Covid-19 (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong agar pemerintah melakukan lobi tingkat kepala negara agar tetap memberangkatan jemaah haji 2021 dari Indonesia. 

Pria yang akrab disapa HNW ini menyayangkan keputusan pemerintah yang sudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji, padahal pihak Arab Saudi belum mengumumkan keputusan resminya. 

Karena itulah, dia meminta perlu adanya komunikasi dan diplomsi tingkat kepala negara antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Raja Salman bin Abdul Aziz mengenai kuota haji untuk jemaah Indonesia.

Baca Juga: 8.000 Calon Jamaah Haji Asal Sumut Batal Berangkat Menyusul Kebijakan Pemerintah

"Ini penting dan bisa dilakukan Presiden Jokowi untuk membuktikan keseriusan Pemerintah membela hak calon haji yang juga Rakyat Indonesia itu," kata HNW, Sabtu (5/6/2021).

"Hal tersebut juga perlu dan mungkin dilakukan karena Presiden Jokowi memiliki kedekatan dengan Raja Salman, bahkan pernah datang langsung ke Arab Saudi pada April 2019 dalam rangka membahas peningkatan kerja sama di bidang ekonomi," imbuhnya.

Terkait kabar Kerajaan Arab Saudi yang menerima kouta 45.000 jemaah haji non penduduk lokal, tentunya akan lebih mudah dilaksanakan dan tidak perlu persiapan yang panjang hingga rumit. 
Sebelum pengumuman dari Kemenag kemarin, Hidayat Nur Wahid menilai peluang ini mestinya dimaksimalkan dengan keterlibatan presiden Jokowi.

“Apapun hasilnya, kalau lobi tingkat antar kepala negara itu sudah dilakukan, dan dikomunikasikan ke publik, kalau berhasil tentu Umat akan mengapresiasi, tapi kalaupun belum berhasil karena pertimbangan pandemi covid-19 dll, maka Umat akan tahu bahwa usaha maksimal sudah dilakukan, dan karenanya bisa lebih mudah untuk diajak memahami mengapa belum bisa berangkat haji tahun ini,” bebernya.

Desakan untuk berkomunikasi langsung tersebut telah datang dari berbagai kalangan, mulai dari DPR-RI, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia.

“Pemerintah mestinya bisa mengobati kekecewaan Umat dengan tampil maksimal bela hak Umat untuk berhaji. Dengan adanya peluang yang dibuka oleh Kerajaan Saudi Arabia, dan dengan kesiapan yang sudah dilakukan Kemenag dan Komisi VIII DPR RI," jelas Hidayat Nur Wahid.

"Juga dengan fakta baru bahwa jenis vaksin yang diberikan kepada calon jemaah Haji dari Indonesia adalah jenis yang sudah diakui oleh WHO, maka pemerintah Indonesia mestinya tidak  berhenti berusaha, dan mencukupkan diri dengan keputusan sepihak membatalkan pemberangkatan calon haji tahun 2021," tandasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

Halaman:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

X