Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap alasan kenapa istilah PPKM Darurat diganti menjadi PPKM level 4. Rupanya, hal ini merupakan usulan gubernur.
“Istilah darurat itu memang kami harmonisasikan dengan level 1, 2, 3, 4, karena memang ini juga ada permintaan dalam ratas dengan para gubernur, di mana para gubernur juga mengusulkan istilahnya diubah,” kata Menko Airlangga, Rabu (21/7/2021).
Airlangga juga mengklaim perubahan istilah PPKM berasal dari publik yang meminta kejelasan mengenai kapan PPKM memasuki level 1 hingga 4.
Kriteria level PPKM telah tertuang dalam Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 dan di dalamnya juga dijelaskan target testing per hari untuk memonitor tracing.
Selain itu, pergantian nama tersebut juga didasarkan pada arahan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) , yakni transmisi dan kapasitas respons.
"Kita melihat dari segi level itu adalah level situasi 4 transmisi dan kapasitas respons ini belum memadai sehingga ini perlu diperbaiki,” jelasnya.
Kriteria daerah dengan PPKM level 4 adalah kasus konfirmasi positif 100 ribu penduduk di atas 150. Tingkat perawatan per 100 ribu penduduk di atas 30 dan memperhatikan kemampuan testing dan tracing serta tingkat Bed Occupancy Rate (BOR).
“Apabila salah satu dari kriteria tersebut yang kena, itu kita masukkan dalam level 4. Level 4 ini di Kemenkes ada secara harian sehingga kita juga menjaga berdasarkan data mingguannya sehingga kita bisa menentukan jumlah-jumlah kotanya kemudian," jelasnya.
Seperti diketahui, pemerintah menerapkan PPKM Level 4 di Jawa dan Bali hingga 25 Juli 2021. Pelonggaran akan dilakukan secara bertahap pada 26 Juli 2021 jika kasus Covid-19 menurun.
Setelah tanggal 25 Juli, pemerintah akan mengganti istilah menjadi PPKM level 1 hingga level 4.
