Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastromidjojo menyayangkan tindakan Anies Baswedan, yang melakukan perjanjian dengan PT Moya Indonesia untuk mencapai target penyediaan air minum di DKI Jakarta. Sebelum lengser dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Kita tahu bahwa masalah swastanisasi air di Jakarta perlu dicermati betul, yang saya heran kenapa keputusan ini tiba-tiba diambil hanya 2 hari sebelum masa jabatannya berakhir," ujar Anggara melalui siaran pers pada Sabtu (22/10/2022)
Ia mengatakan, keputusan tersebut sangat tergesa-gesa tanpa melakukan diskusi terlebih dahulu dengan DPRD DKI Jakarta.
"Tanpa diskusi dengan DPRD, kesannya sangat tergesa-tegas," sambung Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga: Istana Benarkan Anies Minta Waktu untuk Bertemu Presiden Jokowi, Bahas Apa Nih?
Selain itu, Anggara menyinggung kegagagalan Anies dalam meningkatkan cangkupan akses air bersih di Jakarta. Hanya mencapai 65 persen, dari target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) mencapai 79,1 persen.
"Beliau gagal mencapai target, yang ditetapkan sendiri dalam hal cakupan air bersih hanya mencapai 65 persen," tambah Anggara.
Oleh karena itu, Dia akan mendorong agar DPRD DKI Jakarta segera mengevaluasi perjanjian tersebut dan meminta Pemprov DKI untuk menjelaskan mekanisme terkait kerja sama tersebut.
"Kami akan segera mendorong evaluasi perjanjian ini dengan meminta Pemprov DKI menjelaskan selengkap-lengkapnya bagaimana mekanisme kerja samanya. Jangan sampai jadi ada perkara hukum lagi," pungkas Anggara.
Baca Juga: Hasil Survei Sebut Mayoritas Warga Jakarta Gak Percaya Anies Terlibat Korupsi Formula E
Perlu diketahui, Anies Baswesan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta telah melakukan perjanjian kerjasama melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan PT Moya Indonesia untuk mencapai target penyediaan air minum 100 persen pada tahun 2030 mendatang pada Jumat (14/10/2022) lalu.
“Kami percaya penandatanganan pagi ini merupakan babak bersejarah yang menjadikan keluarga di Jakarta mendapat air minum dengan mudah dan murah. Karena kita ingin hak dasar warga terpenuhi, maka negara harus hadir memberikan rasa kesetaraan,” ujar Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dalam siaran pers.
Menurut Anies, kerja sama tersebut merupakan solusi dari upaya peningkatan cangkupan pelayanan air minum perpipaan di DKI Jakarta oleh Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya.
“Kami betul-betul bersyukur karena sudah melewati fase panjang, dan kita harap ke depan bisa 100%. Karena kita ingin seluruh rumah tangga di Jakarta mendapatkan akses air minum,” pungkas Anies.
