Dalam diskusi 'Kemunduraan Transparansi Anggaran DKI Jakarta', Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyoroti tindakan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana.
Menurut Almas, sikap William yang membuka anggaran tak wajar ke publik adalah bagian dari tugas seorang dewan, meskipun dalam hal ini tidak diketahui William berniat mencari pangggung atau tidak.
"Cari panggung buat partai politik hal biasa. Tugas DPRD itukan untuk mengawasi. DPRD yang diam saja justru kita pertanyakan. Kenapa diam saja?," ujarnya, di kantor ICW, Senin (4/11).
Apalagi lanjut Almas, sebelum-sebelumnya juga dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kerap dipublish diportal resmi Pemprov DKI Jakarta. Ia juga meminta Gubernur Anies Baswedan sensitif dengan deretan kritik yang akhir-akhir ini tertuju kepada Pemprov DKI.
Ia juga tak menampik bahwa kemungkinan kesalahan dalam memasukan anggaran bisa terjadi pada masa pemerintahan siapapun.
"Apa yang kita kritis anggarannya, bukan Aniesnya. Ini bisa terjadi siapapun gubernurnya," tandasnya.
(NS)
