Presiden Joko Widodo akan menindaklanjuti usulan pemekaran wilayah di Pegunungan Tengah, Provinsi Papua.
Rencana menindaklanjuti usulan pemekaran ini disampaikan Jokowi saat berdialog dengan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Senin (28/10).
Dalam dialog tersebut, Jokowi mengungkapkan usulan tersebut agak sulit diterima. Hal ini didasari bahwa pemerintah sedang melakukan moratorium atau penangguhan perihal pemekaran wilayah di seluruh Indonesia.
Menurut Jokowi, saat ini sudah ada 183 usulan pemekaran provinsi, kabupaten maupun kota. Jika permintaan masyarakat Papua diakomodir maka akan banyak lagi daerah yang meminta usulan pemekaran dikabulkan.
Meski demikian, Jokowi mengatakan khusus untuk wilayah Pegunungan Tengah, Papua, usulan pemekaran wilayah akan ia tindak lanjuti. Presiden menyebut, hal tersebut akan menjadi pekerjaan rumah baginya setelah pulang dari Papua.
"Saya ngomong apa adanya, sebetulnya kita kan sudah sampaikan sejak awal kita sudah moratorium tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena ada 183 pemekaran baik provinsi, kabupaten, maupun kota yang diusulkan kepada saya. Begitu dibuka satu, yang lain pasti ngantri di depan kantor saya setiap hari. Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah, jangan tepuk tangan dulu, akan saya tindak lanjuti," ujar Jokowi disambut tepuk tangan para hadirin.
Sebelumnya usulan pemekaran wilayah di Papua pernah dibahas saat perwakilan 61 tokoh Papua dan Papua Barat menemui Jokowi di Istana Negara pada 10 September 2019 lalu.
Usulan pemekaran merupakan poin pertama dari sembilan permintaan. Mereka meminta agar pemekaran lima provinsi wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Poin terakhir yang mereka minta yakni membangun Istana Presiden RI di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura.
