Kementerian luar Negeri Palestina, Hanan Ashrawi merespons sikap Honduras yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan membuka kantor diplomatik di wilayah tersebut. Menanggapi hal ini Kementerian Luar Negeri Palestina akan melayangkan protes ke PBB.
Kemenlu Palestina menyebut bahwa keputusan itu sebagai "agresi langsung" terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum dan legitimasi internasional.
Honduras disebut telah bersekutu dengan negara-negara jahat untuk mengabaikan hukum internasional yang berlaku serta dengan sengaja merusak perjuangan bangsa Palestina.
Terkait dengan hal ini pula, Ashrawi akan mempertimbangkan serta melakukan evaluasi hubungan dengan Honduras. Ia juga meminta agar hukum internasional diterapkan dalam masalah ini.
Tak hanya Honduras, Palestina juga mengecam sebuah negara kecil di Pasifik yaitu Nauru yang juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Negara ini dianggap telah melanggar kewajibannya di bawah payung hukum internsional dan piagam PBB serta diminta bertanggung jawab atas pelanggaran ini.
Nauru sendiri adalah sebuah negara kecil yang tidak memiliki ibu kota resmi yang dihuni oleh 13.000 penduduk.
Kebijakan Honduras dan Nauru mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel mengikuti langkah AS yang terlebih dahulu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Setelah pengakuan AS, Guatemala, Paraguay dan Brasil juga menyusul untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Namun hingga kini, Paraguay dan Brasil belum mendirikan kantor perwakilan Yerusalem.
Pada Jumat (30/08/19), Presiden Honduras, Juan Orlanddo Hernandez melakukan perjalanan ke Israel untuk meresmikan kantor diplomatik di Yerusalem yang berbasis di Tel Aviv.
Secara keseluruhan, ada 128 negara yang memilih mempertahankan konsensus internasional bahwa status Yerusalem hanya bisa ditentukan via negosiasi damai antara Israel dengan Palestina.
Dalam pemungutan suara di Sidang Majelis Umum PBB dua tahun yang lalu, hanya Guatemala dan Honduras yang mendukung AS
