The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Surat Edaran Kapolri: Tersangka Kasus UU ITE yang Sudah Minta Maaf Tidak Perlu Ditahan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (ANTARA)
News

Surat Edaran Kapolri: Tersangka Kasus UU ITE yang Sudah Minta Maaf Tidak Perlu Ditahan

Senin, 22 Februari 2021 22:54 WIB 22 Februari 2021, 22:54 WIB

INDOZONE.ID - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran penanganan kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Listyo mengingatkan jajarannya untuk mengedepankan rasa keadilan. Dia juga memerintahkan anggotanya agar melakukan penahanan apabila tersangka kasus tersebut sudah meminta maaf.

Instruksi itu dituangkan Listyo melalui Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2921 tertanggal 19 Februari 2021.

"Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali," isi surat edaran tersebut.

Listyo juga menekankan jajarannya agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif.

Penyidik harus membangun komunikasi dengan para pihak yang berkonflik setelah menerima laporan.

"Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil," kata Listyo.

Berikut poin surat edaran yang diterbitkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo:

a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya

b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat

c. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber

d. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil

e. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada

g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

h. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

i. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali

j. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan

k. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Artikel Menarik Lainnya:

Nanda Fahriza Batubara
JOIN US
JOIN US