The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Kemenhub Serahkan Saksi Bersepeda ke Pemerintah Daerah
Warga mengendarai sepedanya saat berolahraga. (Photo/Ilustrasi/ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
News

Kemenhub Serahkan Saksi Bersepeda ke Pemerintah Daerah

Sepeda bisa disita.

Kamis, 24 September 2020 00:20 WIB 24 September 2020, 00:20 WIB

INDOZONE.ID - Terkait ramainya pengguna sepeda di masa pandemi, pemberlakuan sanksi bersepeda yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan diserahkan ke pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu (23/9/2020).

"Sanksi kepada pesepeda itu dilakukan oleh perangkatnya, mungkin bisa daerah, satpol PP atau dishub, berdasarkan peraturan daerah," kata Budi, dilansir dari Antara, Rabu (23/9/2020).

Sementara itu, jika sanksi yang dikenakan kepada pengemudi motor adalah tilang, dan penarikan SIM, maka untuk pesepeda bisa saja disita, tergantung kebijakan masing-masing daerah.

"Kalau motor ada SIM-nya, penggunaannya bisa ditilang dengan SIM-nya. Nah, kalau sepeda, saya kira bisa saja sepedanya, namun tergantung masing-masing daerah menyusun  breakdown warning-nya seperti apa,” katanya.

"Di beberapa kota itu tak menggunakan konvensional atau manual lagi, tilang juga sudah mulai dilakukan elektronik. Kita juga melakukan peraturan dengan ATCS (sistem kendali lalu lintas kendaraan) yang sudah kita kembangkan di beberapa kota, semua perilaku pesepeda bisa ditangkap oleh monitor-monitor yang ada di masing-masing posko," tambahnya.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Kana
M. Rio Fani
Kana

Kana

Editor
M. Rio Fani

M. Rio Fani

Writer

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US