Biaya pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2021 diperkirakan bakal naik. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, meminta pemerintah bersikap menanggulangi kenaikan biaya haji. Salah satunya memberikan subsidi kepada calon jamaah haji.
“Yang kami cermati setelah melakukan kalkulasi biaya haji di masa pandemi, ternyata terdapat kenaikan. Kami khawatir jika tidak ditanggulangi dengan bijak, kenaikan bisa mencapai 26,50%. Konsekuensinya, angka ini akan cukup memberatkan bagi calon jemaah. Oleh karena itu, dalam rapat ini kami berusaha mencari solusi supaya kenaikan biaya tersebut bisa ditekan,” ungkap Bukhori kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).
Dia berupaya mengusulkan sejumlah opsi guna menekan adanya kenaikan biaya haji di tengah pandemi Covid-19 dan memberikan dampak kepada calon jamaah. Seperti pertama negara harus hadir dalam situasi ini.
"Pemerintah mesti memberikan subsidi haji, khususnya alokasi anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan seperti swab test, isolasi, dan kegiatan yang masih terkait," katanya.
Kemudian dia merujuk berdasarkan Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2019 terkait Haji, sumber pembiayaan penyelenggaraan haji, salah satunya bisa bersumber dari APBN selain dari Bipih, Dana Efisiensi, dan Nilai Manfaat.
Baca Juga: Rusia Berencana Untuk Memproduksi Peralatan Militer di India
Lalu, ketua DPP PKS ini meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengambil peran proaktif terhadap calon jemaah haji sesuai amanat Undang-Undang Haji. Seperti memberikan perlidungan dan pelayanan kepada calon jamaah dengan.
“Tujuan penyelenggaraan haji adalah memberikan pelindungan dan pelayanan bagi jemaah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai syariat. Saya pikir disinilah ruang pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk bisa hadir memberikan pelindungan dan pelayanan pada rakyatnya. Karena itu, bukan hal yang mustahil apabila biaya PCR bisa ditanggung oleh Kemenkes, atau sekurang-kurangnya bisa dikurangi bagi jemaah haji,” tuturnya.
Lalu Bukhori memberikan saran agar supaya bagi jemaah haji yang telah tiba di tanah air bisa diperkenankan melakukan karantina di rumah masing-masing. Pasalnya, apabila jemaah haji ini diwajibkan melakukan karantina di asrama haji, maka akan terjadi pembengkakan biaya sehingga memberatkan jemaah.
“Segala usulan ini kami sampaikan sebagai wujud advokasi kami terhadap kepentingan calon jemaah haji yang nasibnya masih terkatung-katung hingga detik ini. Kehadiran negara sangat dinantikan untuk memberi kabar riang bagi mereka. Sebab itu, Fraksi PKS mendorong segala alternatif supaya biaya haji tahun ini bisa ditekan agar tidak menyulitkan masyarakat, khususnya calon jemaah," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) memperkirakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2021 akan mengalami kenaikan sebesar Rp 9,1 juta. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu.
Menurut Anggito biaya haji tahun 2021 masih konfidensial angka dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dimana tahun 2020 biayanya Rp 35,2 walapun tak ada keberangakatan dan tahun ini berkisar Rp 44,3 juta.
