Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan skenario terkait penerbangan jamaah haji saat masa pandemi Covid-19 di tahun 1442 H/2020 M. Meski begitu, hal ini hanya sekadar usulan mengingat belum ada kepastian penyelenggaraan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi.
Hal tersebut dikatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).
“Penerbangan jamaah haji, kami menyiapkan dua skenario,” tutur Yaqut.
Opsi pertama, penerbangan dengan tanpa mempertimbangan jaga jarak atau physical distancing. Dengan catatan, jamaah tersebut harus divaksinasi Covid-19 terlebih dahulu.
Baca Juga: Presiden Jokowi Lihat Langsung Kantor Gubernur Sulbar yang Roboh Akibat Gempa di Mamuju
"Kami ada dua usulan, tanpa physical distancing tapi dengan penerapan protokol kesehatan ketat, yaitu berupaya jemaah haji mendapatkan vaksinasi Covid-19. Upaya ini terus kami lakukan. Jika tidak berhasil maka diambil opsi berikutnya, yaitu jemaah haji melakukan tes PCR sebelum berangkat dan pelaksanaan karantina sblm keberangkatan," kata Yaqut.
Kedua, lanjut dia, kebijakan dengan menerapkan physical distancing. Namun demikian ada kemungkinan biaya haji akan menjadi naik.
“Kebijakan dengan physical distancing tentu akan berimplikasi pada kenaikan BPIH dan BIPIH,"terangnya.
Namun demikian, pria yang biasa disapa Gus Yaqut ini menekankan bisa atau tidaknya pelaksanaan Ibadah Haji dilakukan tergantung dari pemerintah Arab Saudi.
“Kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperoleh informasi terang penyelenggaraan Ibadah Haji dan kuota Haji,” tandasnya.
