Soal Wacana Vaksin Mandiri, Begini Pesan DPR ke Pemerintah

- Jumat, 22 Januari 2021 | 15:06 WIB
Ilustrasi menggunakan vaksin yang aman. (ANTARA FOTO/Maulana Surya).
Ilustrasi menggunakan vaksin yang aman. (ANTARA FOTO/Maulana Surya).

Pemerintah membuka opsi untuk memperbolehkan program vaksin Covid-19 mandiri. Meskipun, vaksin mandiri ini bukan menjadi prioritas pemerintah.

Mengenai hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta pemerintah untuk menjelaskan mekanisme secara rinci ihwal vaksin mandiri ini.

“Opsi pemerintah, melalui Kemenkes untuk vaksin mandiri harus dilihat dalam perspektif yang tepat. Jangan sampai menjadi blunder dalam opini publik. Maka, harus jelas mekanisme dan komunikasi internal ke rakyat kita,” kata Nabil, Jumat (22/1/2021).

Jika mekanisme dan sosialisasinya dijelaskan secara rinci, maka menurut Nabil rencana vaksinasi mandiri tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa ada perseteruan di kalangan masyarakat.

Baca Juga: Pengamat Kepolisian Singgung Konsep yang Dibawa Listyo Sigit sebagai Kapolri

“Sebaiknya ya tetapkan mekanisme dan sosialisasi secara jelas. Sampaikan ke publik secara tepat, jelaskan secara komprehensif,” tutur dia.

“Jika syarat, mekanisme dan sosialisasinya jelas, maka tidak ada perseteruan. Selama ini, komunikasi publik memang harus diperbaiki, jangan sampai ada salah paham yang tidak perlu,” tambah Nabil.

Lebih jauh, Politisi PDIP ini menyebutkan apabila vaksin itu menjadi hak semua warga. Dimana negara harus menjamin itu, sebagai tanggung jawab pemerintah. Namun, anggaran pemerintah terbatas, sementara banyak prioritas program dan kebijakan. 

“Maka harus ada solusi bersama, yakni warga yang mampu bisa mensubsidi yang kurang mampu. Ini kesetaraan, dalam rangka saling bantu. Nah, kalau konteksnya begini, maka ada keseimbangan. Yang kaya membantu yang miskin dengan membeli vaksin, membantu pemerintah mengumpulkan dana untuk pengadaan vaksin,” tandas Nabil.

Sebelumnya diwartakan, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 secara mandiri juga diperlukan meskipun bukan prioritas pemerintah.

"Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan. Tetapi itu tidak menutup mata juga vaksin mandiri ini juga diperlukan," ujar Menteri Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (20/1) dikutip dari ANTARA.
 

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Edi Hidayat

Tags

Rekomendasi

Terkini

X