The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

DPO Nurhadi Telah Ditangkap, KPK Juga Diminta Ringkus Harun Masiku Hidup Atau Mati
Gedung KPK, usai tangkap Nurhadi, KPK diminta ringkus Harun Masiku hidup atau mati. (Antaranews)
News

DPO Nurhadi Telah Ditangkap, KPK Juga Diminta Ringkus Harun Masiku Hidup Atau Mati

Selasa, 02 Juni 2020 11:24 WIB 02 Juni 2020, 11:24 WIB

INDOZONE.ID - Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan Sekretaris MA Nurhadi yang buron selama 40 hari patut diapresiasi, namun Indonesia Police Watch (IPW) sebut ada 5 pekerjaan rumah (PR) KPK yang menanti dan masih jadi prioritas.

"Semua ini perlu dituntaskan Firli agar ada kepastian hukum, sehingga KPK tidak menyandera nasib seseorang. Sikap kepastian hukum ini akan membuat publik yakin bahwa kinerja Firli sangat jauh berbeda dan lebih baik dari kinerja KPK era sebelumnya," kata Neta S Pane Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) melalui keterangan tertulisnya kepada Indozone.id, Selasa (2/6/2020).

Neta mengatakan kalau sebagai jenderal polisi yang memimpin KPK, Firli harus menunjukkan bahwa dia bisa membawa lembaga anti rasuha itu lebih promoter.

Kerja berat KPK yang dipimpin jenderal bintang tiga Polri itu masih perlu diuji lagi dengan kerja berat masih membentang di hadapan.

"Setidaknya masih ada lima kerja berat Firli dalam waktu dekat yang perlu dituntaskanya," kata Neta.

Pertama, Firli dan KPK harus segera memastikan isu bahwa Harun Masiku yang juga borunan KPK sudah meninggal dunia atau tidak, dengan cara memanggil keluarganya maupun pengacaranya.

Neta S Pane. (Instagram/HabibNeta)
Neta S Pane. (Instagram/HabibNeta)

"Jika ternyata Harun masih hidup, tugas Firli dan KPK segera menciduknya, hidup ataupun mati," katanya.

Kedua, Firli dan KPK harus segera menangkap Samin Tan yang sudah cukup lama buron, dalam kasus pemberian gratifikasi kepada anggota DPR Eni Maulani Saragih, dalam proyek tambang batu bara di Kementerian ESDM.

Ketiga, Firli dan KPK segera menangkap bos Gajah Tunggal. KPK sudah menetapkan pengusaha Sjamsul Nursalim dan istri sebagai tersangka.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 10 Juni 2019. Semula bos Gajah Tunggal itu disebut sebut bersembunyi di Singapura.

"Namun sumber IPW di KPK menyebutkan bahwa pasangan suami istri itu sejak beberapa bulan terakhir berada di Shanghai, Cina," sebutnya.

Sementara itu PR keempat, Firli dan KPK harus segera melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah tokoh yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bila perlu menahannya.

Di antaranya, Irfan Kurnia Saleh yang diduga terlibat korupsi dalam pengadaan helikopter Agusta Westland 101 di TNI AU.

Kelima, Firli dan KPK harus segera memastikan status sejumlah tokoh yang pernah diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi, seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang terakhir diperiksa KPK pada 29 Desember 2019.

"Firli harus memberi kepastian hukum, apakah Muhaimin akan dijadikan sebagai tersangka atau pemeriksaannya sudah tuntas sebatas saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian PUPR," ujar Neta.

Tangkap Nurhadi Bersama Menantu


Setelah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak pertengahan Februari 2020, tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di Mahkamah Agung (MA), Nurhadi akhirnya berhasil ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nurhadi ditangkap di sebuah rumah kawasan Simprug, Jakarta Selatan pada Senin (1/6/2020) malam bersama menantunya Rezky Herbiyono.

"Apresiasi dan penghargaan kepada rekan-rekan penyidik dan unit terkait lainnya yang terus bekerja,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango seperti dilansir ANTARA di Jakarta, Senin (1/6/2020).

Rencananya, pihak KPK akan melakukan jumpa pers hari ini (Selasa, 2/6/2020). Dalam kesempatan itu, Nawawi mengatakan penangkapan ini sebagai bukti kinerja KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi.

"Selebihnya akan diumumkan besok (Selasa, 2/6/2020)," katanya.

Sebelumnya diketahui Nurhadi bersama Rezky Herbiyono (RHE), menantunya dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) ditetapkan tersangka oleh KPK pada pada 16 Desember 2019.

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Penerimaan tersebut terkait pertama, perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero) pada 2010. Perkara kedua adalah pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT.

Sedangkan perkara ketiga adalah penerimaan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan.

Tersangka Nurhadi melalui Rezky dalam rentang Oktober 2014-Agustus 2016 juga diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp12,9 miliar terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Penerimaan-penerimaan tersebut, tidak pernah dilaporkan oleh Nurhadi kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Artikel Menarik Lainnya:


TAG
Fahrizal Daulay
JOIN US
JOIN US