Tim Pengacara para terdakwa kasus hoaks Sunda Empire mengungkapkan, klaim perbedaan versi sejarah adalah hal yang lumrah terjadi dalam dunia keilmuan.
Pernyataan itu disampaikan saat sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (30/6/2020).
Pengacara terdakwa Sunda Empire, Misbahul Huda menilai hal itu seharusnya tidak dijadikan sebagai tindakan pemidanaan, melainkan harus diselesaikan dengan pendekatan dialog dan musyawarah.
"Dalam kasus ini, pendekatan yang lebih jelas dan tepat justru bukan pendekatan represif atau pemidanaan, melainkan pendekatan dialog, musyawarah, dan debat akademis. Di situlah baik para pegiat Sunda Empire maupun tokoh atau akademisi bisa saling beragumentasi mengenai klaim sejarahnya masing-masing berdasarkan bukti-bukti yang ada," ungkap Misbahul.
Terkait dengan apakah tokoh Sunda Empire bisa membuktikan kebenarannya, Misbahul mengungkapkan, sebaiknya mereka dibina dengan pemahaman sejarah yang telah terbukti kebenarannya.
"Dengan demikian, prinsip restoratif justice yang saat ini terus diupayakan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dapat terpenuhi," sambungnya.
Ia menambahkan, kasus yang berawal dari klaim sejarah ini masuk pada domain ilmu sejarah yang merupakan salah satu bagian dari ilmu sosial dan potensi ketidakpastiannya lebih besar dari pada ilmu hukum.
Dari klaim sejarah itu, para terdakwa dituduh menyebarkan informasi bohong. Tuduhan itu kata Misbahul didukung dengan hasil pemeriksaan terhadap ahli sejarah, akademisi, budayawan dan saksi-saksi lainnya yang memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan klaim Sunda Empire.
"Dalam kajian sejarah, cukup banyak peristiwa yang memiliki versi sejarah yang saling berbeda satu sama lain dan itu adalah hal yang lumrah," jelasnya.
