Para menteri luar negeri (Menlu) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bersiap untuk pertemuan khusus guna membahas situasi di Myanmar. Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk memadamkan kekerasan yang mematikan dan membuka saluran untuk mengatasi krisis politik yang meningkat.
Pembicaraan itu akan dilakukan dua hari setelah kerusuhan paling berdarah sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada bulan lalu, hingga menimbulkan kemarahan dan unjuk rasa massal di seluruh Myanmar.
Para Menlu juga akan berterus terang kepada perwakilan Myanmar bahwa mereka sangat kecewa atas kekerasan yang terjadi di negara tersebut. Menlu Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa perlu ada dialog antara Suu Kyi dan junta.
"Ada kepemimpinan politik dan ada kepemimpinan militer, di pihak lain. Mereka perlu bicara, dan kami perlu membantu menyatukan mereka," kata Balakrishnan, Senin (1/3/2021).
Sebelumnya, pada pekan lalu, Menlu Indonesia Retno Marsudi bertemu dan melakukan pembicaraan dengan menteri luar negeri yang ditunjuk junta militer Myanmar, Wunna Maung Lwin, serta Menlu Thailand Don Pramudwinai.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Bangkok tersebut, Retno menyampaikan posisi dan aspirasi Indonesia terhadap krisis politik di Myanmar, dan meminta negara itu menyelesaikan konflik politik berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN.
Namun, upaya ASEAN untuk terlibat dengan militer Myanmar mendapat teguran keras dari kelompok-kelompok dalam gerakan anti kudeta, termasuk komite anggota parlemen yang telah digulingkan yang menyatakan junta sebagai kelompok 'teroris'.
