Jokowi Tegur Kepala Daerah, Ini Alasannya

- Rabu, 13 November 2019 | 12:04 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pidato saat menghadiri Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11). (Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Presiden Joko Widodo memberikan pidato saat menghadiri Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11). (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para kepala daerah dalam Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11). Pemerintah daerah dinilai lambat dalam menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Padahal, belanja modal diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi di daerah yang saat ini terkesan cukup lambat. Menurut Jokowi, banyak yang belum berubah sejak dirinya masuk ke pemerintahan 15 tahun lalu. 

"Pelelangan Januari dong, kenapa nunggu September. Ada apa ini? Rp31 triliun masih e-tender bulan November. Mau jadi apa barang ini. Kalau ada gedung ambruk tidak kaget saya," kata Jokowi di SICC Sentul, Rabu (13/11).

Jokowi menekankan, pemerintah daerah harus bisa meniru pola belanja Kementerian/Lembaga di pusat. Sebut saja Kementerian PUPR yang telah melakukan pelelangan dini. 

Proses lelang atau tender untuk tahun anggaran berikutnya, sudah mulai dilaksanakan pada bulan Oktober tahun ini. 

"Kalau Januari (lelang), Maret pelaksanaan, dan Agustus kan sudah selesai. Kalau Januari dimulai juga, akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi," tuturnya.  

Jokowi mengaku telah menerapkan hal tersebut di pemerintah pusat. Dia pun berharap kultur seperti ini sudah harus dimulah pemerintah daerah. 

"Walau beberapa kali sudah saya ingatkan," cetus Jokowi. 

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan, masih ada paket pekerjaan yang mencapai Rp39 triliun masih berproses pada sistem e-tender hingga November 2019. Termasuk pekerjaan konstruksi senilai Rp31,7 triliun, yang akan mempengaruhi kinerja dan penyesuaian anggaran. (SN)

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

Berawal Saling Tatap, ODGJ Bacok Tetangga di Kepala

Selasa, 23 April 2024 | 19:30 WIB
X