Ditentang, Pemerintah Pilih Jakarta Menjadi Pusat Keuangan Korea-ASEAN
Ilustrasi kota Jakarta (Pexels/Alifia Harina)
News

Ditentang, Pemerintah Pilih Jakarta Menjadi Pusat Keuangan Korea-ASEAN

Khawatir tidak akan mencapai tujuan

Kamis, 14 November 2019 14:38 WIB 14 November 2019, 14:38 WIB

INDOZONE.ID - Rencana pemerintah untuk membuka Pusat Kerjasama Keuangan Korea-ASEAN di Jakarta, Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar keuangan dan perusahaan Korea. 

Mereka khawatir bahwa keputusan itu tidak akan membantu pusat mencapai tujuan yang dimaksudkan untuk memperkuat pijakan perusahaan Korea di Asia Tenggara, dilansir dari Korea Times

Beberapa ahli mengkritik keputusan itu karena tampaknya dibuat dengan alasan politis, yaitu bertujuan untuk membanggakan prestasi pemerintah di negara yang menguntungkan perusahaan Korea, daripada mengatasi kesulitan di beberapa pasar yang menantang, seperti Thailand. 

Bangkok, ibukota Thailand pada awalnya disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menjadi tuan rumah menara kontrol keuangan yang rencananya akan didirikan pada 2020 sesuai jadwal. 

Namun ternyata, menurut surat kabar setempat, Financial News, Joo Hyung-chul, penasihat ekonomi presiden dan ketua Komite Presidensial untuk Kebijakan Selatan Baru, mengatakan pada 29 Oktober bahwa ibukota Indonesia yang akan menjadi tuan rumah pusat, karena status sebagai pemimpin negara di ASEAN dan Misi Republik Korea ke lokasi ASEAN tepatnya di Jakarta. 

Keputusan tersebut pun akan dibahas dalam agenda KTT Korea-ASEAN yang dijadwalkan digelar di Busan, 25 November, menurut mantan Duta Besar Korea untuk ASEAN Suh Jeong-in. Suh sendiri yang akan memimpin tim mempersiapkan KTT mendatang. 

Tidak tinggal diam, Institut Keuangan Korea (KIF) mengecam pemerintah atas keputusannya.

"Tujuan awal pembukaan pusat itu adalah untuk membantu perusahaan keuangan Korea mendapatkan persetujuan dari otoritas asing, jadi kami menyarankan pemerintah membuka pusat di Thailand yang merupakan negara paling sulit untuk mendapatkan lisensi perbankan," kata Suh Byung-ho, direktur pusat penelitian keuangan KIF ASEAN.

Suh Byung-ho juga mengatakan pegawai negeri Korea tidak yakin membujuk rekan-rekan mereka untuk memberikan izin kepada perusahaan Korea, jadi pemerintah memillih untuk pergi ke negara yang menguntukan, daripada merintis pasar di negara yang tidak menguntungkan. 

"Memang benar bahwa Vietnam adalah tempat yang paling menguntungkan, tetapi Layanan Pengawas Keuangan (FSS) sudah memiliki kantor di sana, jadi Indonesia yang mendapatkan persetujuan." katanya. 

Dia khawatir pusat itu tidak akan dapat melakukan apa pun selain menyelesaikan keluhan dari perusahaan Korea yang telah menetap di pasar Indonesia tanpa dukungan pemerintah.

Selain itu, peran menara kontrol keuangan sangat mungkin tidak signifikan, mengingat akan berada di bawah Misi Republik Korea ke ASEAN.

Sementara itu, rekan peneliti senior juga prihatin tentang perusahaan jasa keuangan Korea, karena telah kehilangan kesempatan emas mereka untuk masuk kembali ke pasar keuangan Thailand.

Sebagai informasi, Selama Krisis Keuangan Asia 1997, sejumlah perusahaan keuangan Korea meninggalkan negara Asia Tenggara meskipun pemerintah Thailand berupaya untuk mencegah mereka. 

Sejak saat itu, Thailand telah membangun penghalang yang lebih tinggi untuk perusahaan keuangan asing yang masuk ke negaranya, sehingga tidak ada bank komersial Korea yang tersisa. 

Hanya ada tiga perusahaan keuangan Korea di sana yaitu, kantor Bangkok Development Bank di Bangkok, anak perusahaan lokal dari Samsung Life Insurance dan KTB Investment & Securities.

Lain dengan Korea, Jepang justru terus berinvestasi di Thailand yang memungkinkan tiga bank berukuran besar sudah ada di sana, yaitu Mitsubishi UFJ, Mitsui Sumitomo dan Mizuho, yang membawa misi untuk melakukan bisnis di sana dan mendominasi pasar keuangan Thailand.

Tetapi ternyata, pemerintah Thailand berupaya memberikan lisensi kepada beberapa perusahaan keuangan asing baru-baru ini, ketika mereka mulai mengembangkan Koridor Ekonomi Timur atau pesisir timur Thailand sebagai langkah mengurangi ketergantungan modal pada Jepang. 

Rencananya, setelah 2020, Thailand diperkirakan akan memberikan persetujuan tambahan kepada perusahaan keuangan asing.

Mengenai latar belakang ini, Ketua Federasi Bank Korea Kim Tae-young menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Asosiasi Bankir Thailand, Predee Daochai, ketika ia menemani Presiden Moon Jae-in dalam kunjungannya ke Thailand pada bulan September lalu.

Pada bulan November, FSS juga mengundang eksekutif Bank of Thailand yang bertanggung jawab atas perizinan, untuk meningkatkan hubungan antara sektor keuangan kedua negara. 

Kini, bank-bank Korea telah mengklaim memasuki pasar keuangan Thailand, mereka menyatakan tidak mungkin tanpa dukungan dari otoritas keuangan, serta upaya melalui saluran diplomatik.

"Thailand memiliki hambatan tinggi untuk masuk terhadap perusahaan keuangan asing, sehingga terlalu berisiko bagi perusahaan untuk memasuki pasar secara individual," kata seorang pejabat bank Korea yang tidak bersedia namanya disebutkan.

Sikap pesimis ditujukan dari Peneliti KIF dengan mengatakan Korea tidak akan dapat mengharapkan peningkatan dalam situasi saat ini. 

"Kami mendesak pemerintah untuk merintis pasar baru dan bersaing dengan Jepang, tetapi pemerintah memilih kenyamanan, karena takut akan persaingan," katanya. 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Presiden. 

Artikel Menarik Lainnya: 

TAG
Bela
Indozone News
Bela

Bela

Editor
Indozone News

Indozone News

Reporter

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU