Banjir di awal tahun yang melanda Ibu Kota Jakarta, dikeluhkan para pengusaha terutama ritel, restoran, pelaku UMKM, pengelola destinasi wisata, dan pengelola transportasi.
Padahal, para pengusaha berharap perputaran uang pada pergantian tahun atau awal tahun melonjak tajam dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Jakarta.
"Banjir yang tergolong di luar perkiraan ini, sangat memukul pelaku usaha diberbagai sektor," ujar Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang dalam keteranganya, Minggu (12/1/2020).
Ia memperkirakan paling tidak, kerugian transaksi dalam lima hari banjir di wilayah Jakarta bisa mencapai Rp1 triliun lebih dari berbagai sektor usaha.
Namun, lanjut Sarman, pihaknya tidak mau ada polemik saling menyalahkan. Selain itu, pihaknya tidak berminat untuk menggugat Pemerintah DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan.
"Menghadapi ancaman banjir ekstrim seperti ini kami butuh solusi bukan polemik. Kami menyayangngkan adanya pro kontra saling menyalahkan dan membanding bandingkan oleh segelintir orang apalagi dikait kaitkan dengan kepentingan politik," katanya.
Pelaku usaha dan masyarakat Jakarta, kata ia, sudah cerdas dan tidak akan terprovokasi dengan berbagai pendapat yang bernada miring, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi bukan perdebatan yang tidak cerdas.
"Ini adalah siklus alam, siapapun tidak bisa menduga secara pasti. Kami mendukung penuh langkah taktis dan strategis yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat," ujarnya yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HPPBI) Budihardjo Iduansjah di Jakarta, Sabtu (10/1/2020), mengatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat pada Pemprov DKI untuk membahas kompensasi kerugian akibat banjir.
