Sebagai kepala kementerian yang membawahi 144 perusahaan BUMN, mengelola aset sekitar Rp8.400 triliun, Erick Thohir dinilai wajar mendapatkan wakil menteri. Bahkan, Presiden Joko Widodo memberikan Erick dua wakil menteri sekaligus.
Anggota Komisi VI DPR-RI dari FPKS Nevi Zuairina menuturkan, beberapa kementerian memang membutuhkan pos wakil menteri, karena memiliki beban kerja yang cukup besar. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal.
"Saya kira wakil menteri diperlukan manakala kementerian tersebut sangat banyak beban kerjanya, sehingga tidak ada lagi pos-pos pekerjaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbengkalai," jelas Nevi, Sabtu (26/10).
Meski demikian, Nevi tetap mendorong pemerintah agar bisa efisien dalam menjalankan pemerintahan. Presiden, kata dia harus memastikan orang-orang yang duduk di kursi wakil menteri ini mampu bekerja dan memberikan yang terbaik untuk negara.
"Negara kita perlu orang-orang yang bekerja keras sehingga mampu memacu situasi kondisi yang lebih maju, karena pelaku pemerintahannya memiliki visi misi memberi sumbangsih kepada negara," kata Nevi.
"Keberadaan (wamen) harus membawa perbaikkan dari waktu sebelumnya, sehingga ada perubahan ke arah yang lebih baik, membawa institusi kementerian yang berwibawa dan bermartabat," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui bahwa dirinya memiliki tiga PR utama di Kementerian BUMN. Pertama adalah soal gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), kedua adalah soal hambatan dalam pembangunan kereta cepat Bandung Jakarta dan ketiga yaitu masalah Joint Venture Development Agreement (JVDA) antara Pertamina dengan Saudi Aramco.
Erick berharap, dengan ditunjuknya dua wakil menteri untuk mendampinginya, maka pekerjaan rumah di Kementerian BUMN bisa diselesaikannya lebih cepat. Terlebih, kedua wakilnya, Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo kenyang pengalaman di BUMN.
"Kita sedang membentuk tim yang baik, dan tentu ini sesuai dengan visi presiden. Kita harus didukung tim yang memang profesional, transparan, dan karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus segera dilakukan untuk Kementerian BUMN," ujar Erick di kantornya di Jakarta, Jumat (25/10). (SN)
