Jalan Trans Papua Barat sepanjang 1071 kilometer (KM) telah tersambung dan terus ditingkatkan kondisinya hingga tahun 2019. Kementerian PUPR menyebutkan, dari total panjang jalan tersebut, yang sudah beraspal sepanjang 743 km dan 328 km masih agregat atau perkerasan tanah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan peningkatan konektivitas di Provinsi Papua Barat itu dilakukan untuk membuka keterisolasian wilayah, mengurangi biaya logistik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Basuki juga menyebut, penyelesaian jalan Trans Papua Barat sebagai bagian dari Jalan Trans Papua adalah perwujudan dari visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan pemerataan hasil pembangunan.
"Masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan jalan Trans Papua dan jalan perbatasan Papua. Pembangunan jalan Trans Papua terus dilanjutkan dan ditargetkan untuk bisa dilanjutkan sisa pembangunan sekitar 32 km,” kata Basuki, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (29/10).
Jalan Trans Papua Barat terbagi menjadi dua segmen atau ruas yaitu segmen I Sorong-Maybrat-Manokwari (595 km) yang menghubungkan dua pusat ekonomi di Papua Barat yakni Kota Sorong dan Manokwari yang kini dapat ditempuh dalam waktu 14 jam.
Ruas jalan ini juga terhubung dengan Pelabuhan Arar sebagai pelabuhan tol laut yang merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. Kondisinya hingga tahun 2019 adalah sepanjang 550 km sudah beraspal dan sisanya perkerasan tanah sepanjang 44,5 km.
Sementara segmen II Manokwari-Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua juga telah berhasil tembus pada Desember 2017. Dari panjang 476 km, kondisi beraspal sepanjang 192 km, perkerasan tanah 283 km. Namun masih diperlukan pembangunan tiga buah jembatan dengan panjang total 210 meter.
"Tantangan dalam pembangunan jalan Trans Papua Barat adalah kondisi medan yang cukup berat, seperti hutan, pegunungan dan cuaca. Disamping itu ketersediaan material konstruksi juga terbatas di Papua," tutur Basuki. (SN)
