The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

PDIP Ungkap Ada Praktik Jual-Beli Jabatan ASN, Wagub DKI Jakarta Ancam Beri Sanksi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
News

PDIP Ungkap Ada Praktik Jual-Beli Jabatan ASN, Wagub DKI Jakarta Ancam Beri Sanksi

Kamis, 25 Agustus 2022 14:52 WIB 25 Agustus 2022, 14:52 WIB

INDOZONE.ID - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara terkait pernyataan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang mengungkapkan adanya praktik jual beli jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Mengenai itu, Riza mengaku pihaknya akan menelusuri kebenarannya. Ia pun menegaskan jika terdapat oknum Pemprov DKI Jakarta yang melakukan hal tersebut, maka akan diberikan sanksi tegas.

"Prinsipnya kami, pimpinan Pemprov tidak melakukan dan tidak membenarkan hal tersebut,” ucap Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/8/2022).

“Informasi ini kami cek kembali, teliti kebenarannya. Siapapun yang melakukan itu yang tidak sesuai, tentu akan mendapatkan sanksi," tambahnya.

Baca Juga: 2 Bulan Lagi Lengser, Anies Baswedan Minta Didoakan Berakhir Husnul Khotimah

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengungkapkan adanya praktik jual-beli jabatan ASN di lingkungan Pemprov DKI pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Di akhir masa jabatan gubernur, saya mendengar banyak persoalan ASN kita dalam jual-beli penempatan. Sudah berapa oknum saya temukan," ucap Gembong, Rabu, (24/8/2022).

Ia mengatakan, jual-beli jabatan ini terjadi di berbagai posisi, mulai dari lurah, kepala seksi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), hingga camat. Macam-macam harga dimainkan dalam pergeseran jabatan tersebut.

Gembong menyebutkan untuk posisi dari kepala sub seksi menjadi kepala seksi dalam eselon yang sama dibanderol harga Rp60 juta. Kemudian, posisi lurah hingga Rp100 juta, dan jabatan camat senilai Rp200 juta hingga Rp250 juta.

Menurutnya, praktik jual-beli jabatan tersebut sudah menjadi rahasia umum dan terjadi sejak lama. Namun, ia menilai, hal itu semakin marak pada masa Anies memimpin Jakarta selama 5 tahun belakangan ini.

"Saat ini makin banyak karena sekarang yang ikut campur lebih banyak. Artinya begini, Anies punya tim yang begitu banyak. Jadi, tangan-tangan itu lah yang kadang-kadang ngerecokin SKPD," terangnya.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
TERKAIT DENGAN INI
JOIN US
JOIN US