Kementerian PUPR Realokasi Anggaran Rp24,53 Triliun untuk Penanganan Corona
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. (Indozone/Sigit N)
News

Kementerian PUPR Realokasi Anggaran Rp24,53 Triliun untuk Penanganan Corona

Didapat dari penghematan.

Selasa, 07 April 2020 21:55 WIB 07 April 2020, 21:55 WIB

INDOZONE.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan realokasi dan refocussing pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp24,53 triliun untuk penanganan wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Perpres 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

"Dari besaran DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp120 triliun, kemudian dilakukan realokasi anggaran sebesar Rp 24,53 triliun," ujar Basuki dalam video confference hari ini, Selasa (7/4/2020).

Basuki menyebut, meski terjadi realokasi anggaran yang nilainya mencapai lebih dari 20% DIPA anggaran tahun ini, namun ia memastikan bahwa hal itu tidak mengurangi antara lain, alokasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Rupiah Murni Pendamping, Badan Layanan Umum (BLU)/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kegiatan Prioritas seperti penyediaan infrastruktur untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), PON XX, Asrama Papua, dan World Cup U-20 tahun 2021.

Adapun penghematan anggaran yang dilakukan Kementerian PUPR, kata Basuki, bersumber dari, penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50% dari sisa anggaran yang belum terserap pada TA 2020, pembatalan paket-paket kontraktual yang belum lelang seperti bendungan, rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan Tahun Jamak (MYC), mengubah paket-paket single year (SYC) TA 2020 menjadi paket Multi Years Contract (MYC), termasuk paket-paket kontraktual yang nilainya kurang dari Rp100 miliar, dan mengoptimalkan kegiatan non-fisik yang bisa ditunda/dihemat, seperti Feasibility Study.

Menteri PUPR,Virus Corona,Penghematan
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Selain itu, untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19, Kementerian PUPR juga melakukan refocussing kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1,66 triliun. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pekerjaan yang bersifat mendesak seperti pembangunan Fasilitas Penampungan/Observasi/Karantina di Pulau Galang di Kota Batam dan lanjutannya sebesar Rp400 miliar, serta renovasi/rehabilitasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp160 miliar.

Kementerian PUPR, kata Basuki, juga melakukan penambahan 4.000 lokasi program padat karya di bidang irigasi yakni program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), dari 6.000 lokasi menjadi 10.000 lokasi, serta pembebasan PPh 4% dengan total anggaran Rp978 miliar.

Kemudian pembelian resin produksi Perhutani untuk campuran cat marka jalan dan pekerejaan pengecatan marka jalan sebesar Rp25 miliar, pembelian karet dari petani sebagai bahan campuran aspal karet sebesar Rp100 miliar, dan penyaluran subsidi perumahan (Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka) bagi 175.000 unit dengan alokasi sebesar Rp1,5 triliun bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) 999.07.

Percepatan penanganan COVID-19 melalui refocussing kegiatan juga dilakukan dengan memprioritaskan Program Padat Karya Tunai/Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).

Adapun tahun ini, anggaran program padat karya tunai dialokasikan sebesar Rp10 triliun yang diantaranya digunakan untuk Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), pekerjaan P3TGAI, pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk itu realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil dan mengurangi angka pengangguran secara merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Artikel Menarik Lainnya:
TAG
Edi Hidayat
Sigit Nugroho

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US