Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan diyakini bakal menelan biaya besar. Muncul pertanyaan, dari mana dana yang dipakai untuk rencana besar tersebut?
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan ada tiga sumber dana yang akan dipakai untuk pemindahan ibu kota.
Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lalu berasal dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Terakhir dari partisipasi swasta BUMN.
Tiga sumber dana ini sudah disepakati Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas terkait pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Presiden, Selasa (6/8/2019) kemarin.
Khusus yang APBN, pemerintah akan berupaya melakukan kerja sama pengelolaan aset. Nantinya, aset yang ada di Jakarta akan di pindah dan tinggal ditambah dengan aset baru.
Bambang mengatakan, meski menggunakan APBN, pemindahan ibu kota tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lain yang sudah ada dalam APBN.
"Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang cukup besar dari aset yang ada di Jakarta saja maka kami akan mengupayakan agar kerja sama,” jelas Bambang.
Proses Pemindahan
Menurut Bambang, proses pemindahan ibu kota merupakan proyek yang butuh waktu bertahun-tahun. Dia menyebut tahun 2020 menjadi tahap awal dalam penyiapan infrastruktur.
Namun, persiapan ini tidak dilakukan secara besar-besaran di tahap awal. "Yang paling penting kita sudah tahu angka berapa yang masuk untuk membiayai kebutuhan tadi," tuturnya.
