Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyatakan jika informasi yang didapatkan oleh PPATK benar dan sesuai fakta. Dia meminta badan tersebut tidak ragu untuk mengungkapkannya ke publik.
"Kalau memang itu serius terjadi, dan dari PPATK itu benar akurat, bisa dipertanggungjawabkan, tentu yang pertama adalah PPATK harus mengungkap kepala-kepala daerah yang mana saja yang memarkir dananya di kasino di luar negeri, harus diungkap ke publik biar tidak menimbulkan spekulasi di publik," ucapnya di Gedung DPR Jakarta, Senin (16/12).
Menurutnya, perilaku TPPU ini harus segera diberantas bukan hanya oleh PPATK tapi juga aparat keamanan, dan yang paling penting Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membawahi seluruh kepala daerah di Indonesia baik provinsi, kabupaten dan kota.
"Tentu Kemendagri juga harus proaktif untuk bisa berkoordinasi langsung dengan PPATK. Jadi pertama bupati mana atau kepala daerah itu harus berkoordinasi dengan Kemendagri," jelasnya.
Politisi Partai Nasdem ini menilai ada dua hal yang harus cepat dilakukan supaya tidak terjadi spekulasinya yang terus berkembang menjadi wacana dan memang harus dipertanggungjawabkan.
"Jadi PPATK tidak hanya melempar isu, tidak hanya melempar dugaan tapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ungkap aja semuanya, itu penting," tegasnya.
