Turki menginginkan hubungan yang lebih baik dengan Israel. Namun kebijakan Israel terhadap Palestina tetap "tidak dapat diterima.
Hal itulah yang dikatakan Presiden Tayyip Erdogan pada hari Jumat lalu, seperti dilansir dari Aljazeera. Erdogan juga mengkritik pemulihan hubungan yang ditengahi AS baru-baru ini antara Israel dan empat negara Muslim.
"Kebijakan Palestina adalah garis merah kami. Tidak mungkin kami menerima kebijakan Israel atas Palestina. Tindakan tanpa ampun mereka di sana tidak dapat diterima," kata Erdogan kepada wartawan setelah salat Jumat di Istanbul.
"Jika tidak ada masalah di tingkat atas (di Israel), hubungan kami bisa sangat berbeda. Kami ingin membawa hubungan kami ke titik yang lebih baik," " katanya, seraya menambahkan bahwa kedua negara terus berbagi intelijen.
Kementerian Luar Negeri Israel menolak mengomentari pernyataan Erdogan.
Turki dan Israel saling mengusir duta besar pada 2018 setelah pasukan Israel menewaskan puluhan warga Palestina dalam bentrokan di perbatasan Gaza.
Baca Juga: Sosok Ni Putu Widiastuti Teller Bank BUMN, Dibunuh dengan Keji 25 Luka Tusukan di Bali
Pada Agustus tahun ini, Israel menuduh Turki memberikan paspor kepada belasan anggota Hamas di Istanbul, menggambarkan langkah tersebut sebagai "langkah yang sangat tidak ramah".
Hamas merebut Gaza dari pasukan yang setia kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada 2007, dan kelompok itu telah berperang tiga kali dengan Israel sejak saat itu. Turki mengatakan Hamas adalah gerakan politik sah yang memenangkan kekuasaan melalui pemilihan demokratis.
Israel telah meresmikan hubungan dengan empat negara Muslim tahun ini - Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko. Dikatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya sedang berupaya untuk menormalisasi hubungan dengan negara Muslim kelima, mungkin di Asia.
Ankara telah mengecam kesepakatan yang ditengahi AS, dengan Erdogan sebelumnya mengancam akan menangguhkan hubungan diplomatik dengan UEA dan menarik utusannya. Turki juga mengecam keputusan Bahrain untuk meresmikan hubungan sebagai pukulan bagi upaya untuk membela perjuangan Palestina.
Warga Palestina melihat kesepakatan yang ditengahi AS sebagai pengkhianatan terhadap permintaan lama bahwa Israel pertama kali memenuhi permintaan mereka untuk menjadi negara bagian. Mesir dan Israel menjalin hubungan penuh pada 1979 dan Yordania pada 1994.
