Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP), Setia Budhi Rangkasbitung Harist Hijrah Wicaksana mengungkapkan bahwa peran oposisi sangat penting untuk mencegah pemerintahan yang otoriter.
"Pemerintahan otoriter itu tentu pemerintahan yang tidak demokratis," kata Ketua STISIP, Setia Budhi Rangkasbitung Harist Hijrah Wicaksana Minggu (29/3/2021).
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kata dia, periode kedua 2019-2024 dinilai semakin kuat karena didukung 80 persen partai koalisi. Kekuatan partai koalisi tersebut, tentunya bagi Jokowi dapat memanfaatkan momentum ini, sehingga dalam mengambil keputusan di parlemen berjalan dengan baik.
Kebijakan pemerintah bahkan nyaris tidak ada penolakan maupun gejolak di parlemen, termasuk pimpinan DPR RI. Kekuatan partai oposisi hanya 20 persen dan tidak begitu kuat, yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Setia Budhi menambahkan, kekuatan politik Jokowi tentu dikhawatirkan jika tidak dibarengi dengan oposisi dan kritikan dari beberapa elemen. Artinya, kata dia, tidak adanya kritikan dan oposisi itu tentu akan melemahkan pemerintahan.
Tanpa kritik dari oposisi, pemerintah bisa saja menjalankan semaunya dalam mengeluarkan kebijakan, dan itu bisa mengarahkan pada pemerintahan otoriter.
"Saya kira kritikan itu harus ada untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang dinilai nyeleneh," kata dosen Untirta Serang tersebut.
