Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa kontroversi yang muncul di setiap kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah hal yang biasa.
"Setiap ada penyelenggaraan pilkada selalu ada kontroversi, misalnya kontroversi persyaratan, dulu kontroversi bisa calon independen atau tidak, sebaiknya parpol dibatasi mendukung calon, dan sebagainya. Selalu terjadi kontroversi," katanya di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (1/10/2020).
Hal itu disampaikannya saat Webinar Mappilu PWI bertema "Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Sehat dan Berbudaya". Mahfud juga mengatakan bahwa sebagian masyarakat menginginkan penyelenggaraan pilkada yang sudah dijadwalkan pada 9 Desember 2020 ditunda, sementara sebagian lainnya meminta pilkada tetap sesuai jadwal.
"Pada akhirnya keputusan harus diambil. Pasti ada yang setuju, ada yg tidak setuju. Itu biasa. Tidak pernah dalam satu momen pilkada tidak terjadi kontroversi. Jangankan di tingkat nasional, daerah pun muncul kontroversi," jelasnya.
Ia menyampaikan setidaknya ada dua pertimbangan pilkada yang tetap dilaksanakan, yakni tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhirnya COVID-19 jika pilkada kembali ditunda.
Kedua, jika pilkada ditunda, sebanyak 270 kepala daerah akan dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kebijakan yang bersifat strategis.
