Pengamat politik dari Universitas Nasional Robi Nurhadi menilai, formasi menteri bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya tidak terencana.
Ini dicermati dari penempatan sosok Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Menurutnya, kedua sosok ini boleh jadi sebelumnya tidak masuk dalam formasi awal kabinet.
"Saya yakin ini sudah ada formasinya sebelumnya (tanpa Mahfud dan Prabowo). Kalau dalam ilmu strategi, apa yang akan dibuat menjadi satu langkah strategis di bidang keamanan, itu adalah hasil pengukuran berdasarkan ancaman yang ada, ancaman yang terukur," jelasnya saat dihubungi Indozone, Rabu (23/10).
Menurutnya, masuknya Prabowo dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mempertaruhkan banyak hal, termasuk di dalamnya adalah marwah sebagai mantan 'rival' dalam Pemilu Presiden yang lalu. Robi menilai ini merupakan suatu poin besar, dimana Prabowo mau melakukan tindakan besar.
"Ia (Prabowo) melihat ada hal yang begitu mengkhawatirkan, yang jika terkait pertahanan-keamanan tentu ancaman dari luar negeri. Ini hal besar yang dilihat Prabowo, kemudian melakukan tindakan 'bunuh diri politik' dengan menjadi pembantu Jokowi," paparnya.
Dikatakan olehnya, tindakan tersebut bukan sekadar cara Prabowo untuk mengambil keuntungan politik domestik. Sementara di sisi lain, ia melihat Presiden Jokowi mendapatkan tambahan dukungan politik domestik dari hal ini.
Lebih jauh ia menerangkan, dalam konteks pemilihan Mahfud MD sebagai Menkopolhukam, lebih sebagai kompensasi politik karena Mahfud batal menjadi calon wakil presiden. Selain itu, pemilihan Mahfud juga untuk menjaga keseimbangan image Indonesia sebagai negara demokrasi.
"Keuntungan memilih Pak Mahfud, mengirim pesan Indonesia tetap sebagai negara demokrasi. Negara demokrasi itu dicirikan dengan supremasi sipil atas militer. Biasanya, Menteri Pertahanan dijabat sipil. Ini karena Menteri Pertahanan sudah diisi militer, maka Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang diisi sipil," jelasnya.
Ditanya mengenai penilaiannya terhadap komposisi menteri bidang politik hukum dan keamanan, dari angka 0-10 Robi memilih angka 7. Alasannya, komposisi yang ada tidak memerhatikan analisis strategis.
"Kalau analisis strategis itu, kemampuan melihat ancaman 50 persen, kemampuan melihat kekuatan sendiri 50 persen. Jadi menurut saya, aspek analisis stategisnya kurang kuat. Yang diperhitungkan stabilitas politik, transaksi politik," tutupnya.
