Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menilai Ibu Kota tidak memerlukan kebijakan lockdown (karantina wilayah) dalam menghadapi wabah virus corona (Covid-19).
Gilbert pun memiliki strategi lain untuk menekan penyebaran virus corona di Ibu Kota. Beberapa di antaranya dengan pendataan dan kebijakan isolasi mandiri yang sudah diterapkan mayoritas masyarakat.
Dengan adanya isolasi mandiri, Gilbert menilai hanya butuh kesabaran dan ketenangan dalam dua hingga tiga pekan ke depan. Virus corona tidak dapat hidup di luar tubuh manusia lebih dari 24 jam. Selesainya inkubasi 14 hari pada pasien isolasi, maka jumlah kasus akan menurun drastis.
"Walau pun masih harus diwaspadai penyebaran sekunder, di mana perlu dievaluasi bahwa kasus baru tidak ada selama sedikitnya dua minggu. Strategi yang dapat diterapkan untuk wabah ini adalah melakukan pendataan pasien demam, sesak dan batuk melalui relawan, ke tiap rumah setiap RT. Ini dilakukan tiap hari, relawan cukup menggunakan masker dan sarung tangan saat memeriksa suhu tubuh," kata Gilbert di Jakarta, Senin (30/3/2020).
Karantina wilayah memiliki banyak risiko untuk diterapkan di Jakarta. Gilbert menilai tidak satupun negara yang siap dengan sistem tersebut.
"Beberapa negara yang menerapkan kebijakan lockdown ada yang berhasil mengatasi penyebaran sehingga mengurangi kasus. Negara yang gagal dengan kebijakan ini karena masyarakatnya tidak patuh untuk tinggal di rumah atau malah terjadi penjarahan," ujar Gilbert.
Gilbert menilai kondisi Jakarta berbeda dengan sejumlah negara lainnya. Saat ini hampir seluruh masyarakat Tanah Air sudah melakukan isolasi mandiri.
"Artinya kebijakan isolasi mandiri sudah efektif, hanya perlu sedikit tekanan kepada mereka yang masih berkumpul. Melihat kondisi sekarang, jelas masyarakat sebagian besar sudah menimbun pangannya," ujarnya.
Akan tetapi, kebijakan isolasi mandiri berdampak ke masyarakat yang berkerja informal. Golongan tersebut lantas harus mendapat perhatian khusus dari Pemprov DKI Jakarta.
"Mereka yang bekerja sebagai buruh harian, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan kaum difabel, layak dibantu dengan bantuan langsung atau operasi pasar. Pangan buat mereka sesuatu yang mendesak untuk dibantu. Selain itu, APD petugas medis masih sangat perlu diadakan," tuturnya.
