Wacana pemerintah untuk mencabut subsidi gas LPG kemasan 3 kg atau biasa disebut gas melon, disebut oleh anggota Fraksi PKS bakal memukul Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal itu juga disebut akan banyak mempengaruhi hajat hidup orang banyak, terutama golongan rumah tangga menengah kebawah.
Anggota DPR RI Komisi XI Ecky Awal Mucharram mengakui, persoalan gas ini sangat kompleks. Ia pun menyadari bahwa harga gas bersubsidi ketika dilepas lewat mekanisme pasar, harganya bisa melonjak hingga Rp35 ribu-an atau naik sekitar 75 persen.
"Harga akan terus terkerek naik di tengah-tengah supply yang terbatas. Kelangkaan gas sangat sering terjadi sehingga mengganggu kegiatan ekonomi, khususnya pedagang kecil," kata Ecky dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/1/2020).
Ecky yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan, gas menjadi salah satu sumber kehidupan terutama untuk rumah tangga miskin dan pekerja informal.
Ia juga menyebut bahwa kenaikan harga bukan hanya akan mendorong inflasi saja, namun juga menekan kesejahteraan masyarakat dan bisa menaikkan angka kemiskinan. Data terbaru menunjukkan angka kemiskinan Indonesia masih cukup tinggi, mencapai 9,22% pada September 2019.
"Sangat disayangkan jika keputusan kenaikan harga gas diberlakukan dengan alasan pengubahan mekansime penyaluran subsidi yang belum jelas, padahal anggaran subsidinya sudah ketok oleh DPR RI," pungkasnya
Menurut data APBN-2020 subsidi LPG tabung 3 kg jumlahnya mencapai Rp50,62 triliun.
