Pemerintah Filipina tidak akan mengizinkan kunjungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menyelidiki perang berdarah terhadap narkoba. Hal tersebut disampaikan oleh menteri luar negeri Teodoro Locsin.
Pihak Filipina juga menyebut bahwa para pakar HAM tersebut 'bajingan' karena telah menunjukkan prasangka buruk. Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui resolusi pada Juli untuk menyusun laporan komprehensif tentang tindakan keras tiga tahun Presiden Rodrigo Duterte, di mana setidaknya 6.700 orang tewas dalam apa yang dikatakan polisi sebagai baku tembak dengan para bandar narkoba yang menentang penangkapan.
Ribuan pengguna narkoba yang sebagian besar kaum miskin perkotaan juga telah terbunuh dalam keadaan misterius. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh bahwa polisi Filipina menutup-nutupi secara sistematis dan mengeksekusi semua orang yang terkait dengan narkoba.
Saat ditanya apakah para penyelidik PBB diizinkan untuk bekerja di Filipina, Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin mengatakan: "Tidak. Karena mereka sudah berprasangka. Saya sudah mengatakan bajingan itu, terutama wanita itu yang bertingkah seperti ratu di Alice in Wonderland. Pertama, penghakiman, kemudian persidangan. Tidak," ujar Locsin.
"Tidak, saya tidak ingin mereka datang ke sini dan kemudian mengatakan bahwa semua yang mereka katakan, tetapi belum terbukti, benar 'karena kita melihatnya'. Bagaimana? Apakah mereka akan menggali kembali setiap mayat?" lanjut Locsin.
