Desa-desa wisata di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapat bantuan dana khusus dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebesar Rp13 miliar.
Dana bantuan khusus ini diberikan untuk program revitalisasi supaya desa-desa wisata di Jogja semakin maju dan ramai dikunjungi.
Meski begitu, menurut Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, uang Rp13 miliar itu masih tergolong kecil
"Saya laporkan ke Sri Sultan, jumlahnya Rp13 miliar. Itu kecil jika diukur di DIY yang desa wisatanya banyak. Tapi kalau dikalkulasi nasional, kan, banyak, karena dana kami juga di-'refocusing'," ujar Halim, usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (10/11/2021).
Halim berharap pelestarian budaya dalam pengembangan desa di DIY dapat dicontoh oleh desa-desa di daerah lain di Indonesia.
"Ada 74.861 desa di Indonesia dan pasti punya kearifan lokal. Perlu dipertahankan. Jangan sampai kebijakan pemerintah pusat menjadikan program pembangunan di desa tercerabut dari akarnya," kata Halim, dikutip dari Antara.
Pada kesempatan itu, Halim juga meminta nasihat dari Sultan HB X terkait pengembangan desa di Tanah Air.
"Bukan hanya di Jawa, tapi seluruh Indonesia," kata Halim.
Ironi
Akan tetapi, gelora Kemendes PDTT untuk mengembangkan desa wisata di DIY ini justru menciptakan ironi tatkala dihadapkan pada kenyataan bahwa tingkat kemiskinan di DIY masih tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DIY per Maret 2021, garis kemiskinan di DIY sebesar Rp 482.855 per kapita per bulan. Rinciannya, garis kemiskinan makanan tercatat sebesar Rp 350.007 per kapita per bulan.
Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di DIY bertambah menjadi 506,45 ribu orang. Dengan demikian, persentase penduduk miskin DIY pada Maret 2021 sebesar 12,80 persen.
Sebagai perbandingan, pada September 2020, jumlah penduduk miskin di DIY sebanyak 503,14 ribu penduduk atau 12,80 persen dari total penduduk.
Penduduk miskin di wilayah perkotaan meningkat sebanyak 5,5 ribu orang menjadi 358,66 ribu orang. Indeks kedalaman kemiskinan meningkat menjadi 2,420 dan indeks keparahan kemiskinannya meningkat menjadi 0,649.
Terkait hal ini, Halim berdalih jika seyogianya setiap aparatur kelurahan atau desa di DIY melakukan pemutakhiran data, agar upaya penuntasan kemiskinan berbasis desa yang merujuk data mikro akan lebih mudah.
