Indonesian Police Watch (IPW) menyoroti kasus oknum penyidik dari Polri yang bertugas di KPK yang dituding melakukan pemerasan terhadap seorang Walikota (Walkot). IPW menilai akibat peristiwa tersebut membuat kepercayaan masyarakat menurun ke KPK.
"Apa yang dilakukan oknum polisi SR berpangkat AKP membuat kepercayaan publik pada KPK runtuh. Padahal, selama ini harapan publik satu satunya dalam pemberantasan korupsi hanyalah KPK," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya seperti yang diterima Indozone, Kamis (22/4/2021).
Padahal, Neta menyebut masyarakat saat ini sangat percaya kepada KPK dibanding Polri hingga Kejaksaan. Terhadap KPK dan Kejaksaan, Neta menyebut masyarakat sudah hilang kepercayaan.
"Dengan adanya kasus dugaan pemerasan terhadap Walikota Tanjungbalai ini, publik pun akan gampang menuding KPK tak ada bedanya dengan polisi maupun Kejaksaan," kata Neta.
"Kalau opini ini berkembang luas dikhawatirkan akan muncul gugatan publik yakni, untuk apa lembaga KPK dipertahankan?," sambung Neta.
Lebih jauh IPW menilai kasus ini merupakan pelajaran bagi KPK untuk lebih teliti dalam hal perekrutan. IPW juga mendesak KPK agar memajang oknum penyidik itu kehadapan media dengan menggunakan baju tahanan.
"Jika selama ini para terduga korupsi atau tersangka dikenakan rompi oranye dan dipajang KPK di depan media massa, IPW mendesak terduga pemerasan terhadap walikota tanjungbalai itu juga dikenakan rompi oranye dan dipajang di depan media massa," kata Neta.
Seperti diketahui, dari informasi yang beredar, seorang penyidik KPK dari institusi Polri dikabarkan meminta uang ke Walikota Tanjungbalai M Syahrial. Oknum penyidik itu dikabarkan meminta uang sebesar Rp1,5 miliar.
Propam Mabes Polri sendiri menyebut pihaknya bersama KPK sudah mengamankan oknum penyidik tersebut. Kasus itu sendiri kini ditangani oleh KPK.
