Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pengusaha menginginkan penyelenggaraan Pemilu 2024 diundur. Pernyataan itu menuai kritik keras dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS).
Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat, Anwar Hafid memandang pernyataan Bahlil tersebut sangat membingungkan.
“Menurut saya pandangan menteri investasi agak rancu," kata Anwar kepada wartawan, Selasa (11/1/2022).
Anwar menjelaskan bahwa Pemilu secara esensial merupakan sirkulasi elite yang dilakukan secara reguler. Karena itu, pelaksanannya mesti berdiri di atas azas kepastian.
"Alangkah anehnya jika proses reguler tersebut diubah hanya karena dasar pendapat orang per-orang," tegas Anwar.
Dia pun mempertanyakan pernyataan Pilpres 2024 ditunda murni dari pelaku usaha, Bahlil sendiri atau orang yang berada di lingkaran kekuasaan.
Baca juga: Penahanan Ferdinand Hutahaean Terkait Kasus Cuitan ‘Allahmu Lemah’ Dipandang Hal Wajar
"Pemilu adalah instrumen penting bernegara dan demokrasi. Karena itu, pandangan seperti ini justru bisa jadi bertentangan dengan demokrasi dan konstitusi," beber Anwar.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengutarakan bilamana di dalam konstitusi tegas mengatur Pemulu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
“Karena itu ide memundurkan atau memajukan Pemilu bertentangan dengan konstitusi. Kecuali kita mau amandemen yang berat dilakukan saat ini,” tegas Mardani.
Mardani mengingatkan perihal sirkulasi kepemimpinan nasional. Pada tahun 2024 Presiden Jokowi tepat menjabat 10 tahun, dan terbilang sudah waktu yang cukup untuk memimpin bangsa.
“Hingga tahun 2024 Pak Jokowi sudah tepat 10 tahun. Dan itu waktu yang cukup untuk membuktikan kapasitas beliau,” bebernya.
Sebelumnya diketahui Bahlil menyebut jika sejumlah pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Hal ini tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,"kata Bahlil dalam paparan survei, Minggu (9/1/2022).
