Partai Gerinda tidak setuju dengan usulan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan pihaknya akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional.
Dia menegaskan bahwa Gerinda ingin Pemilu 2024 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil (LUBER dan JURDIL) sesuai perintah konstitusi.
"Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD RI tahun 1945, menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara LUBER dan JURDIL, setiap lima tahun sekali, dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita," ujar Sugiono kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).
Baca juga: Nasi Kapau Terenak di Jakarta Ada di Pasar Ini, Sajikan 50 Lauk yang Rasanya Juara!
Sugiono menekankan bahwa Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai sistem politiknya. Salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut adalah Pemilu yang dilangsungkan secara tetap dan periodik.
"Secara umum tanggapan rakyat juga menunjukkan keinginan agar pelaksanaan Pemilu tersebut diselenggarakan sesuai waktu yang telah ditetapkan di tahun 2024. Sementara Pemerintah dan DPR juga sudah menyepakati bahwa tanggal pelaksanaan Pemilu tersebut ditetapkan pada 14 Februari 2024," jelas Sugiono.
“Hal-hal tersebut, menurut saya merupakan alasan-alasan mengapa kami tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut," tambahnya.
Disampaikan Prabowo
Dilanjutkan Sugiono, Partai Gerindra akan menyampaikan pendapat resmi dari Ketua Dewan Pembina yang juga Ketua Umum, yakni Prabowo Subianto.
"Namun, pada waktunya Ketua Dewan Pembina yang sekaligus merupakan Ketua Umum kami akan menyampaikan pendapat resmi Partai Gerindra, mengingat isu ini juga masih merupakan isu yang beredar di luar jalur formal baik di eksekutif maupun legislatif," tandasnya.
Wacana Pemilu 2024 ditunda diusulkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Salah satu alasannya, karena Pemilu bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.
Usul itu kemudian mendapat respons dari berbagai partai politik. Dua partai sejauh ini mendukung usul tersebut, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar.
