Komnas HAM memanggil Ketua KPK, Firli Bahuri untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Terkait pemanggilan itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar menilai Komnas HAM hanya mencari sensasi.
"Menurut saya apa yang dilakukan Komnas HAM ini sangat tendensius, spekulatif, tidak didukung dan dijelaskan bukti hanya untuk mencari sensasi publik saja atau ada kepentingan politik," ujar Dedi di Jakarta, Kamis (10/6).
Ia menilai, tidak tepat jika 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK itu mengadu ke Komnas HAM. Dia lantas mempertanyakan substansi pelaporan Novel Baswedan Cs.
"Di mana letak substansi pelanggaran HAM yang dilaporkan Bapak Novel Baswedan Cs?" ucap Dedi.
Dedi menyebutkan, Komnas HAM seharusnya mejelaskan ke publik alasan pemanggilan Firli Bahuri. Ia juga mengaku heran atas ikut campur Komnas HAM dalam persoalan TWK KPK.
"Harusnya Komnas HAM menjelaskan juga dong. Kami melihat langkah Komnas HAM sangat mengherankan mengurusi terkait TWK pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN," pungkasnya.
