Kisruh Partai Demokrat rupanya belum selesai. Terbaru, kubu hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang dipimpin oleh KSP Moeldoko menggugat Menteri Hukum dan HAM (Menkunham) Yasonna H Laoly. Gugatan itu sudah masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada Jumat (25/6/2021).
Terkait gugatan yang dilayangkan kubu Moeldoko, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan menilai bahwa, mantan Panglima TNI itu telah lepas kendali sehingga melupakan etika bernegara dan etika pemerintahan.
"Selaku Kepala Staf Presiden (KSP) yang meja kerjanya di dalam istana negara, seharusnya Moeldoko bisa menghormati putusan Menkumham yang mencerminkan kebijakan Presiden," kata Irwan kepada wartawan di Jakarta.
Irwan menilai, tindakan Moeldoko seperti memberi pesan kepada rakyat Indonesia bahwa dirinya tidak menghormati Presiden Jokowi yang merupakan atasannya.
Untuk itu, ia menyarankan agar Presiden Jokowi memecat Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Menurutnya, Moeldoko telah membuat malu Istana Negara dan juga pemerintahan Jokowi.
"Jokowi harus segera pecat Moeldoko untuk kewibawaan pemerintahannya. Jangan ada pembiaran terhadap langkah Moeldoko yang membuat malu istana dan pemerintah," saran Irwan.
Ia menegaskan, tindakan Moeldoko ini harus segera dihentikan oleh Presiden Jokowi sehingga tidak menggerus kepercayaan rakyat Indonesia.
"Tingkah KSP Moeldoko seradak-seruduk seperti ini tidak boleh terus dibiarkan oleh Presiden. Ini pelan-pelan mengikis kepercayaan rakyat pada Istana jika tidak dihentikan," tandasnya.
