Partai Gerindra mengklaim bahwa Presiden Jokowi sempat menawarkan kursi menteri. Namun tawaran itu ditolak dan Gerindra memilih tetap menjadi oposisi karena akan lebih bermanfaat untuk rakyat.

"Akan lebih manfaat bagi rakyat bangsa dan negara jika Gerindra ambil posisi oposisi. Dan so far sikap Prabowo Subianto dan mayoritas di Gerindra, kami tetap akan jadi oposisi," kata Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid.

Sodik mengatakan, checks and balances sangat dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara. Setiap pemerintahan memerlukan opisisi yang berfungsi mengkritik kebijakan yang merugikan bagi rakyat.

"Dalam berbangsa, khususnya bernegara, perlu ada checks and balances agar keadilan, penegakan hukum, demokrasi, pembangunan dan lain-lain berjalan seimbang dan efektif. Dan Pak Prabowo atau Gerindra tidak hanya melihat kepentingan Gerindra, tapi kepentingan bangsa dan negara," tuturnya.

Meski demikian, Sodik mengatakan sikap resmi dari Gerindra akan diputuskan dalam rapat. Tapi untuk saat ini mayoritas dari kader Gerindra enggan bergabung dengan pemerintah.

Apalagi untuk saat ini Gerindra masih berjuang dalam sengketa Pilpres yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

"Keputusan akhir akan diambil setelah Ketua Umum Grerindra mengadakan rapat dengan Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Pengurus DPP Gerindra," kata Sodik.

Sebelumnya politikus Gerindra, Andre Rosiade mengatakan bahwa Partai Gerindra mendapat tawaran kursi menteri dari Jokowi.