Pernyataan-pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen (Purn) Agus Widjojo saat berbicara dengan Najwa Shihab terkait hubungan antara TNI dengan rakyat, menuai sorotan publik.
Ada dua poin utama yang menjadi sorotan. Pertama, Agus bilang bahwa TNI dan rakyat itu tidak manunggal. Kedua, dia bilang kalau rakyat itu milik presiden dan kepala daerah, bukan TNI.
Menurut Agus, konsep rakyat manunggal dengan TNI itu adalah hal yang keliru. Dia bilang, TNI sejak awal harus berdamai dengan politik, karena harus menyatukan politik. Karena itulah, kata dia, rakyat menjadi milik pejabat yang dipilih secara politis, bukan pimpinan TNI.
"Nah waktu perang, itu (TNI) memang menyatu dengan rakyat, waktu perang. Prinsip perang gerilya kan, antara ikan dan air. Tetapi setelah menjadi demokrasi setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan Pilpres, pemilu. Kepala daerah, presiden. Jadi rakyat itu lebih dekat dengan Bu Khofifah daripada dengan Panglima," kata Agus sebagaimana dikutip Indozone melalui tayangan Mata Najwa.
Agus juga bilang, Panglima TNI tidak punya hak untuk menjangkau rakyat dan sumber daya sipil di masa damai.
"Mengapa? Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat, sehingga dia tidak punya hak untuk menjangkau rakyat, juga kepada sumber daya sipil di masa damai. TNI itu tidak punya kewenangan. Itu adalah dwifungsi. Kalau dwifungsi karena dimanjakan oleh Pak Harto dan memang diberikan free range oleh Pak Harto karena sudah percaya, dijamin untuk mendukung kekuasaan Pak Harto maka dia diberikan free range," katanya.
Pernyataan Agus tersebut dilontarkannya untuk menanggapi kasus Brigjen TNI Junior Tumilaar, yang berapi-api menyebut bahwa TNI harus membela rakyat dalam kasus pembelaannya terkait sengketa lahan warga dengan pengembang. Menurut Agus, konsep yang disampaikan Tumilaar tersebut keliru.
"Sekarang enggak, rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya, doktrin-doktrin kemanunggalan TNI-rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk institusi. Jadi artinya kalau rakyat, even, kalau sedang latihan, haus minta air, ya, jangan bentak-bentak. Kalau misalnya mau periksa rumah penduduk, jangan ditendang pintunya, dirusak," kata Agus, menjawab pertanyaan Najwa soal narasi TNI bersatu dengan rakyat.
"Jadi tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya nasional sipil di masa damai. Nah seperti tadi Brigjen Junior, sudah salah pengertian. Pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia," lanjut Agus.
Terpisah, anggota DPR RI Fadli Zon menilai apa yang disampaikan Agus sebagai hal yang aneh.
"Aneh Gubernur @lemhannas_ri katakan TNI milik Presiden bukan milik rakyat. TNI jelas alat negara dan sejak awal adalah tentara rakyat bukan tentara presiden. TNI harusnya berpihak pada rakyat bukan korporasi/konglomerasi. Apa yang dilakukan Brigjen Junior harusnya diapresiasi bukan sebaliknya," kata Zon.
