Pemerintah Jepang harus memutuskan hubungan dengan militer Myanmar dan akan menghentikan program studi militer luar negeri yang melibatkan taruna Myanmar.
Dilansir AP, langkah ini diambil pemerintahan Jepang karena menilai bahwa militer Myanmar telah melakukan kejahatan terhadap rakyat Myanmar, sehingga tak layak untuk menjalin hubungan dengannya.
Menurut laporan dari pejabat Kementerian Pertahanan, pada 10 Desember, Akademi Pertahanan Nasional Jepang, sebuah fasilitas Kementerian Pertahanan, masih menampung delapan taruna dari Myanmar. Melalui program ini, para peserta penelitian berpartisipasi dalam kurikulum ekstensif pelatihan akademis dan militer, termasuk pelatihan tempur dan senjata.
Baca juga: Militer Myanmar Dakwa Aung San Suu Kyi Atas Dugaan Kecurangan Pemilu
Jepang telah menerima taruna dari Myanmar sejak 2015 berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Pasukan Bela Diri, yang mengizinkan pelatihan dan pendidikan warga negara asing di bidang Pertahanan.
Sejak kudeta pada 1 Februari yang dilakukan militer Myanmar, Jepang telah menyerukan untuk diakhirinya kekerasan serta dibebaskannya pejabat pemerintah terpilih, termasuk Aung San Suu Kyi.
Pada bulan Maret, Australia, salah satu mitra pertahanan utama Jepang, menangguhkan kerja sama militernya dengan Myanmar karena tindakan keras militer yang mematikan para pengunjuk rasa anti kudeta.
"Jepang harus mengikuti Australia dan segera memutuskan hubungan dengan militer Myanmar," kata Teppei Kasai, petugas program Asia di Human Rights Watch.
"Jepang seharusnya tidak mendukung angkatan bersenjata Myanmar yang sangat kejam dengan melatih tentara Tatmadaw," tambahnya.
